SOLOPOS.COM - Ilustrasi dana bansos (JIBI/Solopos/Reuters)
Pemangkasan anggaran 2016 dijamin tidak berdampak pada dana desa
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul memastikan alokasi dana desa dari kabupaten tidak dipangkas meski ada pemangkasan Dana Alokasi Umum. Oleh karenaya dana tersebut tetap cair seperti rencana awal sebesar Rp98 miliar di tahun ini.
Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, pihaknya terus melakukan pencermaatan kegiatan yang dimiliki pemkab pasca adanya pemangkasan anggaran dari pusat.
Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, pihaknya terus melakukan pencermaatan kegiatan yang dimiliki pemkab pasca adanya pemangkasan anggaran dari pusat.
Namun demikian, kata dia, dalam upaya rasionalisasi ada beberapa program kegiatan yang tidak masuk dalam agenda pemotongan. Salah satu kegiatan ini berkaitan dengan kucuran ADD ke 144 desa.
Tahun ini, pemkab mengalokasikan anggaran Rp98 miliar untuk ditransfer ke desa dalam 12 tahap dan bisa dicairkan setiap bulannya oleh desa. Putro menjelaskan, ADD tidak dipotong dikarenakan alokasi dana ini dianggap penting, terutama berkaitan dengan program kegiatan yang dimiliki desa. Terlebih lagi, dalam plafon itu juga tercantum penghasilan untuk seluruh perangkat.
Bersambung halaman 2
Selain ADD, pemangkasan anggaran juga tidak menyentuh ke beberapa program seperti tambahan pengasilan pegawai hingga program kegiatan yang sudah berjalan atau sudah ditemukan pemenangnnya. Putro tidak menampik, pemangkasan banyak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik hingga perjalanan dinas.
“Sudah kita petakan pemotongan untuk rasionalisasi anggaran. Untuk saat ini, kami belum bisa memaparkan secara rinci karena potongan masih bersifat umum di masing-masing SKPD,” ungkapnya.
Ketiadaan pemotongan ADD disambut baik oleh Ketua DPRD Gunungkidul Suharno. Menurut dia, sejak muncul pengumuman tentang pemangkasan anggaran dari pusat sudah menyampaikan agar pemotongan tidak menyasar ke program kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Politikus PDI Perjuangan ini pun mengganggap, ADD menjadi salah satu instrument penting dalam kegiatan di desa dan penting bagi pembangunan yang berada di masyarakat. “Saya jelas setuju jika ADD tidak dipotong,” katanya.
Data dari Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Gunungkidul, ADD tahun ini sebesar Rp98 miliar. Hingga akhir Agustus, dana yang tersalurkan ke Pemerintah Desa mencapai Rp58 miliar.
“Rata-rata pencairan ADD di kisaran 7-8 kali,” kata Kepala Sub Bagian Kekayaan dan Keuangan Desa, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Dearah Gunungkidul M Farkhan.