SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan RTLH (JIBI/Harianjogja/Dok.)
Kemiskinan Solo akan atasi salah satunya dengan menetapkan lima kelurahan sebagai pilot penanggulangan kemiskinan.
Solopos.com, SOLO – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Solo menunjuk lima kelurahan di Kota Bengawan menjadi pilot dalam percepatan penanggulangan kemiskinan pada 2017.
Kelima kelurahan tersebut adalah Semanggi, Pajang, Tipes, Kadipiro, dan Mojosongo. Koordinator Sekretariat Pelaksana Harian TKPKD Solo, Shemmy Rory, menjelaskan alasan kelima kelurahan itu dipilih sebagai pilot dalam percepatan penanggulangan kemiskinan karena menjadi kelurahan dengan angka kemiskinan tertinggi di kecamatan masing-masing.
“Kami melihat lima kelurahan itu merupakan kawasan kumuh, selain karena sudah mewakili lima kecamatan di Solo. Kelima kelurahan itu akan menjadi model. Di sana kami prioritaskan untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,” kata Shemmy kepada Solopos.com di sela-sela Workshop Modelling Penanggulangan Kemiskinan di 5 Kelurahan Pilot yang diadakan TKPKD Solo di Hotel Dana, Senin (5/9/2016).
Pantauan Espos di dalam workshop, masing-masing kelurahan yang diwakilkan langsung oleh warga atau tokoh masyarakat tersebut mendapat kesempatan untuk memaparkan kondisi riil di lapangan terkait persoalan kemiskinan. Mereka juga diminta menyampaikan hal apa saja yang dibutuhkan warga sebagai solusi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
Pemaparan itu disaksikan dan berhak ditanggapi oleh pejabat SKPD teknis di lingkungan Pemkot Solo, serta perwakilan BUMD di Solo. Semmy berharap kegiatan workshop kali ini menjadi langkah awal yang tepat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Dia ingin apa yang menjadi usulan warga sebagai solusi atas persoalan kemiskinan bisa teranggarkan oleh SKPD terkait pada tahun depan.
“Selanjutnya kami akan monitoring, termasuk bagaimana tindakan SKPD. Apakah program sudah berjalan dan sesuai kebutuhan. Misalnya saja, nanti SKPD memberi mesin jahit. Apakah mesin dipakai atau tidak? Tahun berikutnya, apakah mesin bisa memberi manfaat atau tidak? Penanggulangan kemiskinan secara kasat mata bisa dilihat dari peningkatan pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, tingkat kesejahteraan warga juga meningkat,” jelas Semmy.
Semmy menilai masyarakat harus mulai mengubah mainset dengan tidak mudah menjual nama kemiskinan agar bisa mendapatkan bantuan atau program. Masyarakat didorong untuk tampil dan mandiri. Menurut dia, mainset pemerintah juga harus diubah. Semmy mengatakan orang miskin tidak perlu diberi bantuan berupa barang komsumtif, seperti beras. Tapi harus diberi kail, yakni akses pekerjaan sehingga mereka mandiri.
Sekretaris Bappeda Solo, Tulus Widajat, membenarkan program-program, seperti PKMS, raskin, maupun raskinda hanya mengurangi beban warga miskin atau tidak membuat mereka beranjak dari miskinnya. Namun, program-program tersebut tetap perlu dilakukan seiring dengan upaya pemerintah mengadakan progran lain yang menuju arah peningkatan pendapatan warga.
“Garis kemiskinan kan satuannya rupiah. Artinya warga yang sudah berada di atas garis kemiskinan, pendapatan mereka tergolong layak. Bappeda siap untuk memastikan program yang dipaparkan warga dari lima kelurahan yang menjadi pilot ini terealisasi oleh SKPD. Kami juga tidak akan meninggalkan 46 kelurahan lain untuk diperhatikan,” jelas Tulus.