SOLOPOS.COM - Beberapa pengunjung menikmati keindahan alam Wisata Watu Gembel yang berada di Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, Pengasih, pekan lalu. (JIBI/Harian Jogja/Holy Kartika N.S.)
Wisata Kulonprogo perlu dikelola dengan lebih tertata.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo berharap Pemkab Kulonprogo responsif terhadap berbagai permasalahan sosial yang menjadi efek samping dari perkembangan objek wisata baru. Meski tidak berwenang langsung dalam pengelolaan obyek wisata yang digarap swadaya oleh masyarakat, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja.
Wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono berpendapat, permasalahan yang terjadi di Girinyono menjadi salah satu tanda yang mengingatkan pemerintah untuk segera melengkapi dan membenahi infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya dengan melakukan pelebaran jalan, kantong parkir, hingga pusat kuliner untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dia menegaskan, pemerintah harus tetap bertanggungjawab meski objek-objek wisata bersangkutan dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
Ponimin menambahkan, pengembangan sektor pariwisata mesti dilaksanakan secara berkelanjutan. Jika sejak awal tidak ditangani secara tepat, geliat pertumbuhan obyek wisata baru di Kulonprogo dapat meredup sewaktu-waktu.
“Pemerintah harus hadir. Silakan kalaupun nantinya dikelola pihak ketiga,” ucap politisi PAN tersebut.
Sebelumnya, kemunculan parkir wisata di Lapangan Girinyono sejak pertengahan Agustus kemarin membuat warga sekitar bingung. Warga merasa tidak ada koordinasi maupun pemberitahuan apapun dari pihak pengelola. Penggunaan lapangan sebagai parkir wisata dianggap tidak tepat. Lapangan itu biasanya dimanfaatkan warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk kepentingan umum, seperti tempat olah raga bagi beberapa SD dan TK di sekolah, latihan rutin sepak bola oleh warga Sendangsari, hingga salat id.
Perwakilan warga Dusun Girinyono, Blubuk, Pereng, dan Gegunung kemudian melayangkan surat berisi aspirasi mereka kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sendangsari serta camat, kapolsek, dan koramil Pengasih. Surat itu juga dilampiri tanda tangan perwakilan warga yang merasa keberatan dengan adanya parkir wisata.
Pengelola parkir menyatakan usaha mereka telah berizin. Parkir wisata menjadi salah satu kegiatan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendangsari ‘Promenoreh’ yang baru dibentuk pada 23 Juli lalu dan beroperasi sejak 14 Agustus kemarin. Bendahara Pokdarwis Sendangsari ‘Promenoreh’, Kardiman mengaku tidak pernah menerima protes dari warga maupun wisatawan terkait keberadaan parkir wisata. “Kami terbuka sehingga bisa koordinasikan bersama. Kalau benar ada [keberatan], nanti jalan keluarnya apa,” kata Kardiman.
ementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kulonprogo, Krissutanto mengatakan permasalahan di Girinyono berada di luar kewenangannya. Dia justru menyarankan ada koordinasi antara Kecamatan Pengasih dan Kokap. Hal itu karena parkir wisata yang dipermasalahkan berada di wilayah Pengasih, sedangkan Kalibiru yang menjadi destinasi utama ada di Kokap. “Wisatanya punya saya [Disparpora Kulonprogo] tapi lapangannya bukan,” ungkap Krissutanto.
Krissutanto menyadari semakin banyak obyek wisata baru yang berkembang di perbukitan menoreh. Namun, pengelolaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Meski begitu, dia juga tidak mau dibilang tidak memberikan perhatian apapun karena telah menjalankan program pembinaan dan pengarahan bagi pengelola obyek wisata.