SOLOPOS.COM - Keberadaan sebuah kantong parkir wisata di Lapangan Girinyono, Desa Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo menuai protes dari sebagian masyarakat sekitar. Usaha tersebut dianggap menyalahgunakan fungsi lapangan yang merupakan fasilitas umum. Foto diambil pada Rabu (31/8/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)
Wisata Kulonprogo perlu dikelola dengan lebih tertata.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo berharap Pemkab Kulonprogo responsif terhadap berbagai permasalahan sosial yang menjadi efek samping dari perkembangan objek wisata baru. Meski tidak berwenang langsung dalam pengelolaan obyek wisata yang digarap swadaya oleh masyarakat, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja.
Wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono mengatakan, Pemkab Kulonprogo sudah semestinya mengantisipasi berbagai permasalahan terkait pengembangan objek wisata baru. Dia menanggapi adanya sikap keberatan masyarakat atas keberadaan parkir wisata yang menggunakan Lapangan Girinyono, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih. Kegiatan itu dianggap menyalahgunakan fungsi lapangan sebagai fasilitas umum.
“Wisata baru banyak potensi masalahnya. Dinas terkait seharusnya bisa menggali dan cepat tanggap,” ujar Ponimin, Kamis (1/9/2016).
Menurut Ponimin, pemanfaatan fasilitas umum sebagai lahan usaha mesti mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Koordinasi antar pemerintah desa juga dibutuhkan apabila lokasi wisata dan fasilitas pendukungnya berada di wilayah berbeda. Komunikasi antara pengelola usaha jasa pariwisata dan masyarakat sekitar juga mesti terjalin dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal itu demi tercipta hubungan yang saling menguntungkan.
Jika tidak, maksud untuk mengembangkan objek wisata baru bisa jadi justru memicu konflik sosial. Kondisi itu bakal mempengaruhi kenyamanan para wisatawan yang kemudian berdampak pada angka kunjungan wisata.
“Misalnya ada ojek wisata tapi mahal dan memberatkan. Nanti orang piknik bisa bosan datang,” kata Ponimin.