SOLOPOS.COM - Ilustrasi pendapatan (JIBI/Bisnis/Dok.)
APBD Boyolali, DPRD mulai membahas APBD-Perubahan 2016.
Solopos.com, BOYOLALI–DPRD Boyolali mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. Berdasarkan pandangan umum sejumlah fraksi di DPRD Boyolali sebelum pembahasan dua hari lalu, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai PAD masih bisa dioptimalkan lagi khususnya di sektor pajak daerah, hasil retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan menyoroti retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD, namun perhitungan kontribusinya sangat kecil. Retribusi daerah hanya ditarget naik 1,7% dibandingkan APBD 2016, padahal retribusi daerah diharapkan dapat lebih berperan pada tahun anggaran 2016.
Seperti diketahui, dalam RAPBD-P 2016 yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, PAD direncanakan meningkat 9,69% dibandingkan APBD 2016 atau naik senilai Rp24,305 miliar menjadi Rp275,265 miliar.
“Peningkatan PAD yang direncanakan ini kami anggap relatif kecil. Setelah kami cermati ternyata karena peningkatan komponen retribusi daerah yang direncanakan hanya Rp250 juta atau hanya naik 1,7% dibandingkan APBD 2016,” kata Ketua FPDIP Boyolali, Agung Supardi.
Dia mempertanyakan alasan minimnya kontribusi retribusi daerah. “Apakah karena ada perubahan kebijakan atau karena hilangnya potensi retribusi daerah,” kata dia.
Sedangkan Ketua FPKS, Ali Hufroni, menjelaskan kenaikan 9,69% perlu diapresiasi namun jika dicermati satu per satu kenaikan setiap komponen PAD masih bisa dimaksimalkan. Selain meminta agar pajak daerah dan retribusi dioptimalkan, FPKS juga mempertanyakan kenapa pendapatan dari RSUD Banyudono tidak ada penambahan sedangkan pendapatan RSUD Simo hanya ditarget naik Rp16,798 juta. “Hal ini kami pertanyakan karena yang menjadi alasan pembahasan Perda Tarif Kesehatan Kelas III beberapa waktu lalu tujuannya adalah menaikkan PAD dari dua rumah sakit tersebut.”
Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat menilai peningkatan PAD yang diusulkan dalam APBDP tahun ini justru sangat minim karena hanya naik 5,61% dibandingkan realisasi PAD pada 2015 (Rp260,633 miliar). “Apakah kenaikan 5,61% ini sudah sesuai dengan potensi PAD yang ada di Boyolali,” kata Ketua Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat, Musthofa Syafawi.
Dia juga menyoroti komponen pajak daerah pada APBDP 2016 yang hanya senilai Rp72,69 miliar. Nilai ini justru lebih rendah Rp4,17 miliar dibandingkan realisasi pajak daerah 2015 yang mencapai Rp76,86 miliar. “Kenapa ini malah menurun?” ujar dia.
Kepala DPPKAD Boyolali, M.Syawaludin, mengakui banyak potensi PAD yang hilang sehingga kenaikan PAD pada APBDP 2016 tidak ada kenaikan signifikan. Khusus untuk pajak daerah juga diakui menurun dibandingkan tahun 2015.
“Ada beberapa potensi pajak daerah yang dikelola SKPD yang hilang, misalnya dari sektor pariwisata Tlatar dan Selo. Retribusi daerah dari administrasi kependudukan juga hilang karena sekarang semua pengurusan adminduk gratis,” ujar Syawaludin, kepada Solopos.com, Jumat (2/9/2016). Dalam pembahasan anggaran bersama DPRD kali ini, dia tetap berupaya angka-angka PAD dimaksimalkan sehingga sesuai target awal tahun 2016.