SOLOPOS.COM - Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). (JIBI/Kabar24/Dok.)
Mutasi pegawai, Bupati Seno Samodro mulai memutasi ratusan PNS Boyolali.
Solopos.com, BOYOLALI–Seno Samodro akhirnya membuka gerbong pertama mutasi pegawai negeri sipil (PNS) setelah enam bulan kembali menjabat sebagai Bupati Boyolali periode 2016-2021.
Sebanyak 251 PNS dipastikan bakal menerima SK mutasi, Kamis (1/9/2016). Penyerahan SK mutasi akan dilaksanakan di Pendapa Pemkab Boyolali. “Besok pagi [hari ini] sudah mulai ada mutasi. Jumlahnya 251 pegawai,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Karsino, saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya, Rabu (31/8/2016). Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu siang sejumlah PNS mulai dipanggil ke BKD terkait agenda mutasi tersebut. Pegawai yang dimutasi kebanyakan adalah pejabat eselon III dan IV, termasuk kepala sekolah.
“Mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan pejabat, camat, kasi dan kabid, kepala sekolah,” kata Karsino.
Dengan demikian, diperkirakan akan terjadi pergeseran yang luar biasa di tingkat kasi dan kabid, bahkan camat apalagi saat ini ada empat posisi camat yang kosong. “Besok semua jabatan camat akan terisi.”
Karsino mengklaim mutasi kali ini yang terdiri atas pengisian jabatan kosong dan pergeseran pegawai, telah melalui proses uji kompetensi pada Juli lalu. Bahkan saat itu, tidak hanya 251 pegawai yang mengikuti uji kompetensi melainkan hingga 500-an pegawai.
Sementara itu, terkait rencana satuan organisasi tenaga kerja (SOTK) baru, BKD juga mulai mempersiapkan untuk agenda mutasi putaran kedua. Sedianya mutasi pertama bisa dilakukan sembari menunggu penetapan SOTK baru, sekitar akhir September. Namun, menurut Karsino, sudah satu tahun tidak ada pergeseran pegawai sehingga jabatan-jabatan kosong tersebut harus segera diisi. “Untuk penyesuaian SOTK baru, nanti menyusul.”
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Awiek Sunaryono, memastikan perubahan SOTK akan diikuti dengan agenda mutasi besar-besaran termasuk pengisian jabatan baru khususnya untuk dinas baru. Seperti diketahui, rencana SOTK di lingkungan Pemkab Boyolali akan terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dinas sebanyak 23 dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, empat badan, dan 19 kecamatan. Hanya hingga saat ini Bagian Orpeg belum menghitung kebutuhan riil pegawai untuk SOTK baru tersebut.
“Nanti setelah perda digedok, kemudian disusul peraturan bupati, akan terlihat kebutuhan riil jumlah pegawai,” kata Awiek.
Asisten III Setda Boyolali, Masruri, menilai perubahan SOTK di lingkungan Pemkab Boyolali masih dalam koridor ideal. “Artinya struktur organisasinya tidak menjadi gemuk tapi juga tidak ramping. Ideal. Jumlah SKPD kami saat ini 49 [berikut kecamatan], setelah SOTK baru hanya bertambah menjadi 50 SKPD,” papar Masruri.