SOLOPOS.COM - Ilustrasi proyek pembangunan tol Solo-Kertosono (JIBI/Solopos/Dok.)
Infrastruktur Bantul, identitas perusahaan pemenang tender diragukan
Harianjogja.com, BANTUL– Fraksi PDIP mempertanyakan kejanggalan rekam jejak sejumlah rekanan pelaksana proyek infrastruktur di Bantul. Secara admnistrasi, rekanan proyek dinilai bermasalah.
Ketua Fraksi PDIP Bantul Timbul Harjana mengatakan, administrasi rekanan pemenang proyek infrastruktur bermasalah. Pernyataan itu menyusul pemberitaan mengenai rekam jejak sejumlah rekanan yang tidak jelas alamat kantornya, padahal menggarap proyek puluhan miliar rupiah. Ada perusahaan yang tidak memiliki plang nama dan alamat tidak sesuai di data paket lelang ada pula alamat perusahaan tidak ditemukan karena kantornya sudah pindah. Alhasil alamat yang tercantum di data paket lelang tidak benar.
“Bagaimana pemborong seperti itu bisa menang? Proses lelangnya bagaimana. Administrasinya kok bisa lolos,” ungkap Timbul Harjana, Selasa (30/8/2016). Sejatinya kata dia, panitia lelang mengecek latar belakang pemenang lelang secara cermat. Jangan sampai bermasalah dari sisi administrasi maupun teknis.
Cacat dari sisi administrasi menurutnya berpotensi pelaksanaan proyek bermasalah, karena kredibilitas rekanan tidak terjamin. “Bisa saja misalnya perusahaannya bodong. Atau sebenarnya tidak punya perusahaan tapi meminjam bendera orang lain,” tegas dia.
Ia berharap, masalah latar belakang perusahaan penggarap proyek publik itu tidak berlanjut pada munculnya masalah di pembangunan fisik. Seperti bangunan atau jalan tidak sesuai standar. Dewan kata dia harus mengawasi pelaksanaan proyek tahun ini.
Karut marut pengadaan barang dan jasa di Bantul tahun ini menurut Timbul bukan cerita lama. Sebelumnya, Dewan mengkritik sejumlah proyek gagal lelang hingga memasuki pertengahan tahun. “Dulu gagal lelang karena persoalan administrasi juga tidak terpenuhi. Ini masalahnya apa,” tegas dia.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Bantul Bobot Ariffiai’din saat hendak ditemui mengaku rapat sepanjang hari. Media ini hendak mengonfirmasi ikhwal sejumlah rekanan yang rekam jejaknya bermasalah. Selain tidak bisa ditemui, Bobot juga tidak mau memberi keterangan lewat telepon meski sudah berkali-kali dihubungi.
Demikian pula dengan panitia lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bantul Dendi Sulistyo. “Saya lagi rapat,” kata Dendi saat dihubungi media untuk janji bertemu wawancara. Ia juga tidak membalas pesan yang dikirim media ini kepadanya yang menanyakan soal sejumlah rekanan bermasalah dari sisi administrasi.
Data yang dimiliki media, sejumlah rekanan yang bermasalah lantaran alamatnya tidak jelas itu bertengger di urutan atas sebagai pemborong yang memenangi lelang dengan nilai proyek mencapai belasan hingga puluhan miliar. Media ini menemukan, enam pemborong menguasai Rp80 miliar proyek infrastruktur dari total Rp250 miliar anggaran pengadaan barang dan jasa tahun ini.