SOLOPOS.COM - Batik Solo Trans (BST). (Dok/JIBI/Solopos)
Smart City Solo, Pemkot kembali menghidupkan elektronifikasi pembayaran BST.
Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana kembali menghidupkan elektronifikasi pembayaran Batik Solo Trans (BST) untuk mewujudkan smart city. Hal ini juga untuk menyukseskan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).
Pemkot Solo menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo untuk Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing Daerah, Selasa (30/8/2016). Kepala Perwakilan BI Solo, Bandoe Widiarto, mengungkapkan smart city saat ini menjadi tuntutan untuk pengembangan daerah.
Dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan suatu kota, diharapkan investor semakin banyak yang masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, dia mengatakan pada kesempatan tersebut juga mengundang perwakilan dari perbankan yang ada di Solo. Hal ini karena perbankan diharapkan mampu membantu mewujudkan rencana elektronifikasi tersebut melalui kartu yang diterbitkan.
“Kerja sama ini dimulai dengan merealisasikan elektronifikasi pembayaran BST. Harapannya nanti ada satu kartu yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai pembayaran,” ungkap Bandoe saat ditemui wartawan, Selasa (30/8/2016).
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajat, mengungkapkan Solo menempatkan mesin di dalam bus karena dinilai lebih efektif. Namun mesin yang lama kurang memenuhi syarat sehingga sering restart apabila ada getaran. Oleh karena itu, dia menyampaikan pada awal bulan depan akan melakukan uji coba sistem di Korea Selatan.
Hal ini karena Korea Selatan menempatkan alatnya di dalam bus dan cukup menggunakan satu kartu meski dari bank yang berbeda. Dia mengatakan mengadopsi sistem dari luar negeri karena di Indonesia belum ada yang menerapkan sistem seperti itu.
“Dulu beda bank beda alat, nantinya itu cukup satu alat yang bisa digunakan oleh semua kartu perbankan. Sistem ini nantinya akan diterapkan di koridor I dan II tapi masih menunggu uji coba dan izin dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Luar Negeri mengingat sistem yang diadopsi dari luar [negeri],” kata dia.
Dia mengatakan tahap pertama adalah percobaan sistem. Apabila sudah siap akan menggandeng perbankan yang diharapkan bisa menyediakan kartu untuk pembayaran. Lebih lanjut, Bandoe menyampaikan kerja sama tersebut diantaranya juga untuk mempermudah akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program Sosial BI (PSBI) juga bisa diarahkan untuk membantuk sektor produktif, seperti pariwisata.