SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Perangkat Desa, Gubernur Jateng mengkritik tuntutan kades yang banyak kepentingan pribadi.
Solopos.com, BOYOLALI–Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengkritik pedas sejumlah tuntutan kepala desa saat ini yang lebih banyak kepentingan pribadi, ketimbang kepentingan rakyat. Tuntutan itu dinilai tak imbang dengan kinerja kades yang dinilai masih kerap ditemukan meminta sumbangan warga saat memberi tanda tangan, tak transparan mengelola dana desa, serta tak cekatan dalam melayani warga.
“Ini kritik saya ya, kok tuntutan kades sekarang banyak urusan pribadi ya, misalnya minta tambahan tunjangan, minta dana purna bakti,” ujar Ganjar saat memberikan sambutan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-III Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Hotel Gambir, Anom, Boyolali, Selasa (30/8/2016).
Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan tuntutan para kades selama sesuai koridor normatif. Namun, tuntutan itu mestinya diimbangi dengan kinerja kades yang meningkat. “Ingat ya, rakyat itu menantimu. Di sana, ada keluhan warga soal jalan rusak. Kalau ngasih tanda tangan, jangan minta uang. Kalau bikin APBDesa, tempatkan di tempat umum, undang semua warga saat penyusunan APBDesa,” ujarnya.
Menurut Ganjar, anomali itu muncul lantaran kades kini memosisikan diri sebagai pejabat layaknya camat atau bupati. Padahal, kata dia, tugas dan persoalan yang dihadapi kades itu berbeda dengan camat atau bupati. Tugas kades itu berhadapan langsung dengan warga dengan beragam sumber daya manusia.
“Karena Anda pakai seragam, makanya tuntutannya minta tunjangan, uang pensiun, dan kepentingan pribadi lainnya. Cita-cita saya itu, anda melepas seragam kades. Lalu mengabdi dan membaur dengan rakyat,” ujarnya.
Ketua Umum Apdesi, Sindawa Tarang, mengatakan tuntutan para kades sebenarnya bukan semata untuk urusan pribadi, melainkan juga kepentingan rakyat. Dalam Munas ketiga kali itu, Sindawa, mendesak agar aturan pelarangan kades berpolitik praktis dicabut. Sebab, kata dia, larangan itu merupakan pembodohan dan mengerdilkan demokratisasi. “Kenapa hak kita berpolitik dilarang. Ini pembodohan dan mengerdilkan demokratisasi,” ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jateng, Ahmad Muqowam, secara terang-terangan mengatakan bahwa kekuatan kades yang terbesar itu ialah kekuatan politiknya. Ia mendorong kepada kades agar secara tegas menentukan pilihan politiknya demi kemajuan daerahnya. “Kalau ada pemilihan legislatif, kades cukup duduk sambil ngopi. Caleg akan datang dan meminta hak suara. Ini sudah menjadi rahasia umum, jadi tak perlu saya tutup tutupi,” kata dia.
Dia mencontohkan ada salah satu desa di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, yang kini pembangunannya sudah maju lantaran jelas pilihan politiknya. “Kalau Kades tak menggunakan kekuatan politiknya, pembangunan desa itu tak akan berjalan. Karena berjasa memenangkan caleg, maka bantuan akan datang karena ada afiliasi politik jelas,” tegasnya.