SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua dari kiri), Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (kedua dari kanan), dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) menghadiri Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2016) malam. (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo)
Tagar #StopBayarPajak ditanggapi serius oleh Istana karena menjadi perlawanan terhadap tax amnesty.
Solopos.com, JAKARTA — Pihak Istana meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera mengklarifikasi stigma negatif tentang program tax amnesty yang viral di kalangan masyarakat.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hal tersebut menanggapi penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap program itu. Penolakan yang diwarnai munculnya tagar #StopBayarPajak tersebut menjadi viral di media sosial twitter.
“Supaya ini tidak berkepanjangan, tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden akan segera meminta kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan keresahan ini, jangan berkembang ke mana-mana,” katanya, di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2016).
Dia mengatakan semangat program tax amnesty adalah untuk menarik dana repatriasi dan deklarasi dari Wajib Pajak (WP) yang selama ini tidak membayar. Khususnya dana yang selama ini terparkir di luar negeri.
“Bukan yang sudah tertib membayar pajak malah kemudian dikejar. Padahal semangatnya adalah bagaimana dana di luar negeri itu apakah itu dalam bentuk aset, atau uang itu bisa segera kembali digunakan untuk membangun republik ini,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah berharap dana besar sudah mulai masuk pada September 2016. Dia mengkhawatirkan bahwa keresahan tersebut dimainkan untuk isu politik tertentu. “?Jadi, bukan tidak tepat sasaran tapi ada orang yang kemudian menggunakan ini menjadi rumor isu politik,” ujarnya.