SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)
Sejumlah konflik terkait dengan pembangunan bandara dan tambang pasir besi menjadi salah satu hal yang memicu potensi kerawanan tersebut.
Harianjogja.com, WATES-Daerah pesisir pantai Kulonprogo dianggap sebagai kawasan yang paling berisiko dalam pelaksanaan pilkada 2017 mendatang. Pasalnya, sejumlah konflik terkait pembangunan Bandara Temon dan tambang pasir besi menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi potensi kerawanan tersebut.
Ketua Panwaslu Kulonprogo, Tamyus Rochman mengatakan bahwa sejumlah koordinasi terkait pelaksanaan tahapan pilkda telah dilakukan. “Kita sudah koordinasi dengan sejumlah instansi,”ujarnya ketika dihubungi Harian Jogja, Minggu(28/8/2016).
Potensi kerawanan di daerah pesisir sendiri disebabkan oleh konflik yang menyulut rasa tidak percaya masyarakat pada negara dan sistemnya. Hasilnya, jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga sangat rendah. Tamyus mengatakan bahwa hal ini berkaca dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang silam.
Tamyus menguraikan pada gelaran pilkada kali ini, pihaknya memberikan perhatian khusus pada aspek netralitas ASN. “Sebagaimana kita tahu, petahana memutuskan maju kembali bersama,”ucapnya. Panwaslu Kulonprogo sendiri sudah menjadwalkan pertemuan dengan Sekda Kulonprogo guna membahas persoalan netralitas ASN ini.
Namun, ia menyebutkan bahwa setiap tahapan pilkada memiliki kerawanannya tersendiri. Saat ini, potensi kerawanan yang terjadi adalah persoalan pemutakhiran data dan pengecekan ke rumah-rumah. Sekda Kulonprogo, RM Astungkoro mengatakan bahwa persoalan netralitas ASN memang akan dibahas hingga detail guna menghindari pelanggaran. Terlebih lagi, Gubernur DIY telah secara khusus menyampaikan bahwa netralitas ASN harus tetap terjaga.