SOLOPOS.COM - Satu unit mobil terendam banjir di areal parkir pertokoan di kawasan Kemang, Jakarta, Minggu (28/8/2016) dini hari. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Krukut menyebabkan kawasan tersebut dilanda banjir setingginya 70 cm hingga 1 meter. (JIBI/Solopos/Antara/Ali Qital)
Banjir Jakarta kini mengancam daerah selatan. Di kawasan elite Kemang, lebar Kali Krukut susut 20 meter.
Solopos.com, JAKARTA — Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat program normalisasi Kali Krukut, khususnya yang melewati kawasan Kemang, Jakarta Selatan, tak bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Potensi banjir di kawasan elite Jakarta itu pun belum bisa segera diatasi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan hambatan terbesar normalisasi lantaran banyak warga yang ternyata memiliki sertifikat hak milik (SHM) padahal bangunannya berada di bantaran sungai.
“Sekarang mau normalisasi gimana? Saya mau bersihkan bantaran kali gak bisa. Bangunan yang ada di situ punya SHM. Pertanyaannya, kok bisa dulu pemerintah kasih?” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin (29/8/2016).
Dia menuturkan salah satu penyebab banjir yang melanda beberapa titik di Kemang pada Sabtu (27/8/2016) lantaran jebolnya tembok pembatas antara sungai dan perumahan warga. Masifnya pembangunan rumah dan pertokoan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) tak pelak membuat bidang Kali Krukut terus menyempit.
Sebagai gambaran, lanjutnya, lebar Kali Krukut pada zaman Belanda mencapai 25 meter. Seiring padatnya permukiman dan perubahan fungsi Kemang menjadi kawasan komersial, lebar maksimal Kali Krukut kini tak lebih dari 5 meter. Baca juga: Kebanjiran, Status Komersial “Elite” Kemang Dipertanyakan.
Menurutnya, satu-satunya solusi mengatasi banjir di Kemang dengan menggusur bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai sehingga bidang Kali Krukut yang bisa menampung air pun bertambah. Namun, Ahok pesimistis rencana tersebut bisa terlaksana karena sebagian pemilik tanah sudah menetapkan harga jual tinggi.
“Lho, sekarang kami mau perkarakan gimana? Mereka punya bukti SHM. Sekarang kami mau selidiki dulu deh, hotel dan rumah di pinggir kali ini dapat sertifikat dari mana. Mereka ada kewajiban apa engga. Semua harus diteliti,” katanya.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar mengatakan Kali Krukut membentang sepanjang 84 kilometer, mulai dari Depok hingga Kanal Banjir Barat. Adapun, permasalahan ditemukan di bagian tengah dan hilir sungai. “Masalahnya mulai dari Pondok Labu sampai ke Kebayoran Baru, yaitu daerah Kebalen. Itu yang harus ditangani segera,” jelasnya.
Dia mengatakan pihaknya sudah melakukan normalisasi seluas 600 meter di daerah Jembatan Rengas hingga Kebalen VII. Dampaknya, banjir di kawasan tersebut berkurang hingga 90%. Normalisasi harus dilakukan di kawasan kemang. Pasalnya, lebar Kali Krukut di sana tinggal 1,5-2 meter saja.
Meski demikian, eksekusi normalisasi yang digawangi oleh Kementerian Pekerjaan Umum tak lepas dari kesiapan Pemprov DKI untuk membebaskan lahan. “Kami bisa programkan kalau lahannya sudah dibebaskan. Jika ada SHM, ya Pemprov DKI mau tak mau harus bayar. Sekarang tinggal pemilik mau jual apa tidak. Ini kan untuk kepentingan umum juga,” kata Taufik.