SOLOPOS.COM - Ilustrasi jumlah kursi DPRD Kota Solo 2024 (JIBI/dok)
Parpol Jogja, PDIP menyatakan pendapat tentang perubahan Satpol PP
Harianjogja.com, JOGJA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usulan Pemerintah Kota Jogja terkait perubahan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas tersendiri, karena selama ini Satpol PP dinilai mandul dalam penegakan peraturan daerah.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jogja, Kris Sarjono Sutejo mengatakan usulan revisi Satpol PP menjadi dinas sudah disampaikan ke pemerintah pusat, namun sampai kemarin pihaknya belum mendapat kabar persetujuan. Ia mengakui Satpol PP merupakan salah satu poin usulan perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Selain Satpol PP, ada beberapa dinas yang harus diubah, di antaranya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah direncanakan dipecah menjadi dua, yakni Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kimpraswil). Selain itu Dinas Pengelolaan Pasar dan Taman Pintar diusulkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sarjono mengakui dari sejumlah usulan perubahan SKPD, Satpol PP yang paling dicermati karena Satpol PP Kota Jogja masuk tipe B, sementara untuk menjadi dinas harus tipe A. “Tapi saat kami menyampaikan usulan revisi, pusat mempersilahkan sehingga masih ada peluang untuk revisi,” katanya.
Walikota Jogja, Haryadi Suyuti berharap usulan Satpol PP Kota Jogja dari tipe B ke tipe A ikabulkan. Sebab, kata dia, urusan Satpol PP bukan hanya sebagai penegak Perda, namun lebih dari itu adalah menjaga Kta Jogja yang aman dan nyaman.
Menurut Haryadi Jogja sebagai pusat perhatian DIY. Banyak aktivitas yang dilakukan di Kota Jogja sehingga menambah beban Satpol PP untuk memberikan pengamanan, “Kalau tipe B jumlah personelnya terbatas sehingga Satpol PP tidak bisa menjamah semua aktifitas masyarakat,” ujar Haryadi.