SOLOPOS.COM - Suasana kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa se Kabupaten Semarang 2016 di Hotel Grand Wahid, Salatiga, Senin (30/5/2016). Kegiatan ini digelar oleh Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Semarang, Hamong Praja, guna mengantisipasi kesalahan yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dana desa dari pemerintah. (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com)
Dana desa Sukoharjo, kepala desa di Sukoharjo meminta Pemkab tak memangkas ADD.
Solopos.com, SUKOHARJO–Sejumlah kepala desa di Sukoharjo meminta penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) mulai September-Desember tak menyasar Alokasi Dana Desa (ADD). Dana itu menjadi sumber anggaran untuk membiayai berbagai program kegiatan di setiap desa.
Pemerintah pusat menunda pencairan DAU di 169 daerah termasuk Kabupaten Sukoharjo lantaran penerimaan negara tak sesuai target sehingga dilakukan penghematan atau efisiensi. Nilai DAU Sukoharjo yang ditunda pencairannya senilai Rp133,6 miliar atau Rp33,4 miliar/bulan. Kondisi ini memaksa Pemkab Sukoharjo harus melakukan pemangkasan salah satu plot anggaran yang bersumber dari DAU. Misalnya, ADD, tambahan penghasilan (tamsil) pegawai, perjalanan dinas, hingga kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Kepala Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Sriyono, mengatakan apabila ADD yang dikucurkan ke setiap desa dipangkas bakal berpengaruh pada keberlanjutan berbagai program kegiatan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Selama ini, ADD menjadi sumber anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program kegiatan desa.
“Jelas sangat merugikan desa karena mengacaukan program kegiatan yang bakal dikerjakan. Program kegiatan disusun pada awal tahun, sekarang hanya tinggal eksekusi,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (26/8/2016).
Menurut Sriyono, dana yang diterima desa bakal berkurang apabila pemangkasan ADD benar-benar terealisasi. Saat ini, setiap desa sangat membutuhkan kucuran dana segar untuk membiayai kegiatan fisik atau pemberdayaan masyarakat.
Setiap desa memang menerima bantuan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. Namun, dana desa itu langsung habis untuk membiayai kegiatan fisik di bidang infrastruktur perdesaan.
“Total dana yang diterima yang bersumber dari ADD dan dana desa lebih dari Rp1 miliar. Untuk membayar penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan membiayai program kegiatan sudah habis Rp400 juta. Belum cukup untuk kebutuhan operasional apalagi ADD diwacanakan bakal dipotong,” ujar dia.
Koordinator Paguyuban Kades se-Kecamatan Mojolaban ini mengungkapkan pemangkasan ADD juga berpengaruh pada pengubahan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) bangunan yang telah disusun setiap desa. Padahal, saat ini, mendekati akhir tahun sehingga tak mudah untuk mengubah APB Desa Dan RAB bangunan.
“Kalau di Kabupaten Klaten memang ada pemangkasan ADD, saya belum tahu apakah ada kebijakan serupa di Sukoharjo.”
Kepala Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, Ibnu Wiyatno, mengungkapkan hal senada. Menurut dia, kendati total dana yang diterima cukup besar namun tak sebanding dengan program kegiatan desa dengan kondisi geografis yang cukup luas. Karena itu, pemangkasan ADD bakal berdampak pada pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun sebelumnya.
Dia berharap efisiensi anggaran dilakukan di plot anggaran lainnya yang juga bersumber dari DAU. “Kami tak bisa action di lapangan kalau ADD dipangkas. Program kegiatan yang disusun tak bisa dilaksanakan secara maksimal. Saya pikir kekhawatiran ini juga dirasakan setiap kades di Sukoharjo,” kata dia.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Widodo, belum bisa dimintai konfirmasi ihwal penundaan pencairan DAU. Ponselnya telah dihubungi Solopos.com namun belum direspons. Begitu pula pesan singkat yang dikirim belum dibalas.