SOLOPOS.COM - Ilustrasi pilkades
Pilkades serentak Boyolali, Polres memetakan potensi kerawanan saat pelaksanaan Pilkades.
Solopos.com, BOYOLALI–Polres Boyolali mulai memetakan potensi kerawanan di enam belas desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, 1 Desember mendatang.
Anggota babinkamtibmas mulai memantau tahapan pilkades yang sudah diawali dengan pembentukan panitia pilkades. “Namun sejauh ini ini masih aman dan kondusif,” kata Kapolres Boyolali, AKBP Agung Suyono, saat ditemui Solopos.com, di Mapolres Boyolali, Kamis (25/8/2016).
Potensi kerawanan pilkades akan semakin terbaca saat mendekati tahapan pendaftaran calon kepala desa. Kapolres menargetkan pada tahapan itu, aparat keamanan sudah memiliki data final terkait potensi kerawanan pilkades.
“Biasanya dinamika itu mulai muncul saat mendekati pendaftaran calon dan masa-masa kampanye. Saya berharap semua calon kepala desa siap menang dan siap kalah,” ujar Kapolres.
Untuk saat ini, Polres Boyolali belum menentukan berapa personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan pilkades. Jumlah personel akan ditentukan sesuai tingkat kerawanan di masing-masing desa. Dia berharap tidak perlu membuat strategi preventif karena ada desa yang rawan bentrok saat pilkades. Polres tentu akan menggandeng TNI dan Linmas untuk proses ini.
“Kalau kategori rawan kami bisa tempatkan tiga personel atau lebih di masing-masing tempat pemungutan suara. Ya nanti tergantung petanya bagaimana. Mudah-mudahan semua kondusif.”
Berdasarkan rekam data pelaksanaan pilkades sebelumnya, Desa Tarubatang Kecamatan Selo termasuk desa yang perlu mendapatkan perhatian penuh untuk pengamanan karena pilkades tahun 2013 dinyatakan gagal. “Namun untuk pilkades tahun ini akan kami pelajari dulu tingkat kerawanannya seperti apa.”
Kabag Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Boyolali, Arief Wardianta, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali juga akan membuat pemetaan desa rawan konflik saat pilkades.
“Nanti dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik [Kesbangpol] yang biasanya membuat peta kerawanan saat pilkades. Data desa yang akan pilkades serentak tahun ini sudah kami serahkan kepada Kesbangpol,” kata Arief.
Menurut Arief, Pilkades Tarubatang 2013 yang akhirnya dinyatakan gagal harus menjadi pelajaran bagi desa lain. Bahkan persoalan di Tarubatang masih saja bergulir hingga saat ini.
Arief mengimbau seluruh camat, kasi pemerintahan, anggota badan permusyawaratan desa (BPD), dan panitia pilkades bekerja dan menjalankan tugas secara profesional. Kelancaran pilkades sangat tergantung dari kinerja penyelenggara. “Misalnya, kalau ada persyaratan yang memang harus diklarifikasi oleh instansi terkait, ya konsultasikan. Jangan sampai salah melangkah.”
Pilkades serentak tahun ini diikuti 16 desa yakni Tarubatang (Selo), Gubug dan Kembangkuning (Cepogo), Ngagrong (Ampel), Jurug dan Manggis (Mojosongo), Salakan dan Kopen (Teras), Dukuh (Banyudono), Tegalrejo (Sawit), Glintang (Sambi), Temon (Simo), Kedungrejo (Kemusu), Sendangrejo dan Karanggatak (Klego), dan Manyaran (Karanggede).