Jogja
Kamis, 25 Agustus 2016 - 15:24 WIB

FASILITAS DIFABEL : 400 Orang dari Penjuru Nusantara Gelar Temu Inklusi di Kulonprogo

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Seorang anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Disabilitas Terpadu di Auditorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, Kulonprogo, Senin (1/8/2016). (Rima Sekarani I.N./JIBI/Harian Jogja)

Fasilitas difabel terus diupayakan terpenuhi salah satunya melalui kegiatan temu inklusi

 

Advertisement

Harianjogja.com, KULONPROGO-Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) menggelar temu inklusi kedua di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo, sejak Rabu (24/8/2016) hingga Minggu (28/8/2016) mendatang.

Kegiatan tersebut diharapkan kembali membuahkan gagasan cemerlang untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah penyandang disabilitas.

Advertisement

Kegiatan tersebut diharapkan kembali membuahkan gagasan cemerlang untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah penyandang disabilitas.

Direktur SIGAB, Joni Yulianto mengatakan, peserta temu inklusi kali ini setidaknya mencapai 400 orang dan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.

Mereka juga tidak hanya berasal dari kalangan kelompok difabel, tetapi juga perwakilan pemerintah daerah di DIY dan beberapa propinsi lain, serta organisasi masyarakat lain yang memiliki perhatian besar pada isu pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Advertisement

Berbagai forum yang ada nantinya menghasilkan rekomendasi besar yang harus diteruskan kepada pemerintah untuk langkah tindak lanjut. Joni lalu mengungkapkan, temu inklusi pertama di tahun 2014 lalu sebelumnya menelurkan gagasan terkait rintisan desa inklusi.

SIGAB pun telah mengembangkan delapan rintisan desa inklusi sejak 2015, yaitu enam desa di Kulonprogo dan dua di Sleman. Jumlah tersebut diharapkan bisa terus bertambah secara bertahap.

Joni memaparkan, capaian rintisan desa inklusi diantaranya terlihat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta aksesibilitas fasilitas publik yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Advertisement

Desa juga memiliki sistem data kependudukan yang lebih komprehensif, termasuk jumlah dan kondisi difabel. Dia pun berharap ide dan gagasan bermanfaat lain dapat diangkat dalam temu inklusi tahun ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Eko Pranyata memaparkan, dibutuhkan komitmen dan sinergitas dengan berbagai pihak dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik dari segi infrastruktur fisik maupun perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

Namun, Eko menyadari belum semua masyarakat memahami pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beberapa kalangan bahkan masih menganggap jika hal itu hanya tanggung jawab instansinya. Padahal, penanganan masalah sosial ini merupakan tugas lintas sektoral.

Advertisement

“Semuanya harus ramah difabel tapi juga jangan sekedar belas kasih. Kita bisa membantu sesuai bidang masing-masing, seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, atau bantuan sarana usaha,” kata Eko.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif