SOLOPOS.COM - Sejumlah siswa sedang mengikuti kegiatan belajar di ruang kelas 3 MIM 1 Banjarejo, Tanjungsari. Meski kondisinya tak lagi layak, para siswa tetap antusias untuk belajar, Senin (3/8/2015). (Harian Jogja/David Kurniawan)
Full day school yang diwacanakan Mendikbud Muhadjir Effendy mendapat tentangan dari MPPS.
Solopos.com, SOLO–Masyarakat Peduli Pendidikan Solo (MPPS) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, agar benar-benar membatalkan rencana penerapan sistem sekolah sehari atau fullday school untuk jenjang pendidikan dasar. Sistem itu dinilai bertentangan dengan spirit Pendidikan Untuk Semua.
Hal itu disampaikan Divisi Advokasi Kebijakan MPPS, Nino Histiraludin, ketika dihubungi Solopos.com, Sabtu (20/8/2016). Terkait wacana sekolah sehari yang telah dikemukakan Mendikbud tersebut, MPPS telah mengadakan pertemuan untuk membahas sikap yang diambil terhadap wacana itu, Kamis (18/8).
Nino mengungkapkan MPPS menyatakan prihatin dengan pernyataan Mendikbud tersebut. “Kebijakan sekolah sehari bertentangan dengan spirit Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA), di mana hingga saat ini akses masyarakat untuk pendidikan dasar saja masih harus banyak diselesaikan bukan malah melempar wacana yang tidak jelas landasan argumentasinya,” papar Nino.
Sehingga, lanjutnya, MPPS menolak rencana kebijakan sekolah sehari penuh dengan alasan antara lain pendidikan karakter yang utama dibentuk oleh keluarga bukan oleh lingkungan atau sekolah.
“Maka untuk mengatasi masalah karakter itu ada pada orang tua/keluarga dan bukan pada anak,” tegasnya.
Dia melanjutkan satuan pendidikan masih memiliki masalah kompleks seperti kurikulum, kualitas maupun penataan guru, infrastruktur dan sebagainya. Kebijakan sekolah sehari dinilai justru malah akan menambah berat beban satuan pendidikan dan juga orang tua siswa. Kebijakan sekolah sehari penuh hanya akan melayani penduduk kota besar dan memiliki kemampuan pembiayaan yang tinggi.
“Sekolah-sekolah dengan sistem full day dipenuhi oleh anak-anak dari keluarga berada. Sementara banyak anak dari keluarga biasa serta sebagian besar anak maupun penduduk di Indonesia bersekolah di sekolah biasa serta tinggal di kawasan pedesaan,” papar dia.
Persoalan lain adalah terkait proporsi jumlah guru dan siswa didik, ruang bermain, alat bermain, kebutuhan ruang yang tidak berimbang tidak akan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa.
“Sekolah seharian malah akan membelenggu kebutuhan maupun pengetahuan siswa didik,” imbuhnya.
Nino berharap ke depan, Mendikbud akan selalu mengkaji dan menganalisis secara mendalam setiap pernyataan maupun gagasan yang akan dilontarkan ke publik. Agar tidak menimbulkan kontroversi maupun kegaduhan di dunia pendidikan Indonesia.
“Munculnya wacana ini merupakan sikap yang ceroboh. Apalagi ketika dicermati lebih jauh, dalam wawancara yang lain Mendikbud menyatakan kalau banyak masyarakat yang tidak setuju ya bisa ditunda. Sektor pendidikan tidak bisa dijadikan ajang coba-coba apalagi ini menyangkut anak-anak. Belum lagi dukungan infrstruktur, pembiayaan yang tentu cukup besar guna merealisasikan full day school tersebut,” papar dia.
Perbaikan karakter anak dengan penyelenggaraan sekolah sehari juga kurang tepat. Pada dasarnya pendidikan karakter sumbernya berada di orang tua bukan pada lembaga pendidikan. “Dengan demikian tujuan penyelenggaraan full day school untuk perbaikan karakter anak malah akan semakin jauh. Mendikbud sebelumnya fokus pada pengembalian fungsi pendidikan karakter pada keluarga namun justru dimentahkan penggantinya dengan memberikan kesempatan sekolah untuk pendidikan karakter. Hal ini tentu tidak tepat. Pendidikan karakter juga harusnya melandasi semua mata pelajaran bukan sebuah pelajaran yang berdiri sendiri,” jelas dia.