Soloraya
Jumat, 19 Agustus 2016 - 18:40 WIB

WARGA MISKIN SOLO : PKMS Diprioritaskan bagi Warga Rentan Miskin

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Kartu PKMS (Is Ariyanto/JIBI/SOLOPOS)

Warga miskin Solo, PKMS akan diprioritaskan bagi warga rentan miskin.

Solopos.com, SOLO–Pemegang kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) akan diprioritaskan Pemkot bagi warga rentan miskin di Kota Bengawan.

Advertisement

Selain itu warga yang belum terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun asuransi kesehatan lainnya. Hal ini seiring langkah Pemkot berencana mengaktifkan kembali PKMS di 2017.

“Kami masih memiliki sistem PKMS yang lama, termasuk software-nya. Sistem ini yang akan kita gunakan kalau PKMS akan diaktifkan lagi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo Siti Wahyuningsih ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Jumat (19/8/2016).

Ning, sapaan akrabnya mengatakan sejauh ini masih menunggu keputusan resmi dari Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo ihwal rencana progream PKMS diaktifkan lagi di tahun depan. Menurut Ning, validasi data warga miskin diperlukan sebelum program PKMS dijalankan guna mendapatkan data riil warga penerima kartu PKMS.

Advertisement

“Jadi jangan sampai ada warga miskin yang tercecer lagi dan salah sasaran. Misalnya warga mampu, namun menjadi pemegang PKMS dari Pemkot,” kata Ning.

Ning menjelaskan nantinya validasi data warga miskin akan dilakukan secara terus menerus. Validasai warga miskin dikerjakan di tiap kelurahan melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) yang telah dibentuk Pemkot. Sehingga penerima manfaat PKMS tepat sasaran akan diprioritaskan bagi warga rentan miskin yang belum terkaver layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melakui BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan swasta. Pemkot kini menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) kesehatan kepada warga eks pemegang kartu PKMS silver yang tidak terkaver BPJS kesehatan. Bagi warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit bisa mengajukan permohonan bansos ke Wali Kota dengan plafon maksimal Rp5 juta per warga.

“Bansos kesehatan memang agak ribet, berbeda dengan PKMS dulu yang tinggal bawa kartu ke rumah sakit dan sudah tersistem dengan data DKK. Jadi kalau memang akan diaktifkan lagi, itu lebih baik,” kata Ning.

Advertisement

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo berencana mengalokasikan anggaran pembiayaan PKMS pada APBD 2017. Rudy menilai mandeknya program PKMS membuat layanan kesehatan bagi warga Solo terutama kategori rentan miskin tidak terpenuhi. Padahal kesehatan dan pendidikan menjadi layanan dasar yang wajib diberikan Pemerintah kepada warganya.

Menurut Rudy, wali kota memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan bagi kesejahteraan warganya. Rudy beralasan jika warga rentan miskin tidak dikaver pembiayaan kesehatannya, maka akan menjadi sangat rentan dan terguncang perekonomiannya. Ihwal pendataan warga penerima PKMS nanti, Rudy mengatakan akan menggunakan data lama pemegang kartu PKMS silver yang belum terkaver BPJS Kesehatan. Nantinya sama halnya nilai kaveran bagi pemegang kartu PKMS silver sebelumnya, Rudy memperkirakan angka jaminan kesehatan Rp5 juta per orang. Namun angka tersebut masih bisa berubah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif