SOLOPOS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid memberi wejangan kepada para jemaah calon haji di Embarkasi Haji Donuhudan, Ngemplak, Boyolali, Jateng, Kamis (18/8/2016). (Iskandar/JIBI/Solopos)
Haji 2016, masih terkendalanya visa jemaah calon haji membuat legislator meminta ada penggantian tim visa dan paspor.
Solopos.com, BOYOLALI–Kisruh visa haji yang dialami sejumlah jemaah calon haji (calhaj) di berbagai daerah mendapat perhatian serius dari Komisi VIII DPR. Karena kasus ini dinilai terjadi di hampir seluruh embarkasi di Indonesia.
“Untuk itu perlu dilakukan supervisi, lobi dan jika perlu ganti dengan kualitas tim visa dan paspor yang lebih berkualitas dibandingkan yang ada sekarang ini,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid ketika meninjau pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Embarkasi Haji Donuhudan, Ngemplak, Boyolali, Kamis (18/8/2016).
Politikus Partai Gerindra ini bersama tujuh anggota Komisi VIII lainnya mengadakan kunjungan kerja di Donohudan. Selain memantau pelaksanaan rangkaian ibadah haji, rombongan juga keliling asrama meninjau berbagai kesiapan panitia dalam melayani calhaj.
Sodik mengatakan persoalan visa terjadi di hampir seluruh Indonesia di antaranya di Jabar, Jateng, Jatim dan hampir di semua embarkasi serta kota-kota besar terjadi seperti ini. Harusnya masalah visa tahun ini beres. Karena tahun lalu pihaknya mengklaim sudah memperingatkan keras, tapi nyatanya tahun ini masih terjadi.
Sodik juga menyayangkan Menteri Agama (Menag) dan jajarannya karena dinilai belum mampu membereskan kekisruhan visa. Sebab sejak tahun lalu sampai saat ini dinilai masih terjadi hal serupa.
Harusnya, ujar dia, tahun ini tidak terjadi, sebab bisa belajar dari pengalaman tahun lalu. Beberapa waktu lalu, kata dia, Menag mengklaim sudah tidak ada keterlambatan jika dilihat secara gelondongan, sehingga gelombang I bisa berangkat semuanya. Tapi di dalamnya, ungkap Sodik, terjadi kekisruhan-kekisruhan sehingga ada yang lebih cepat dan ada yang terlambat berangkat dari jadwal. Akibatnya dibuat kloter dadakan sehingga banyak jemaah yang terpisah dari kotanya, dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)-nya bahkan dari pembimbingnya.
“Ini sangat amat disayangkan sekali. Karena itu kami terus menelusuri permasalahannya. Kami minta Menag meningkatkan lobi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi. Kami minta pejabat tinggi Kemenag dan Menag langsung melihat ke lapangan untuk memberi supervisi.”
Setelah ditelusuri, papar dia, dari berbagai masalah itu intinya level kualitas tim visa dan paspor haji Kemenag di bawah level dinamika dan masalah visa dan paspor dan urusan haji.
Dia mengakui pada gelombang I urusan visa bisa teratasi, namun dia mengaku masih melihat adanya kasus kloter per kloter. Untuk menjamin kelancaran atau meminimalisasi persoalan pada gelombang II, dia meminta Kemenag meningkatkan lobi ke kedutaan agar bisa diselesaikan jika ada hambatan.