SOLOPOS.COM - Seorang awak angkudes tengah menunggu penumpang di Terminal Prambanan. (JIBI/Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati)
Angkutan pedesaan semakin sulit bertahan
Harianjogja.com, SLEMAN- Usulan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) agar Pemkab memberikan subsidi untuk pengusaha Angkutan Desa (Angkudes) kandas. Tersisihnya sarana transportasi umum seperti Angkudes, lebih disebabkan hukum alam.
Menurut Bupati Sleman Sri Purnomo, persoalan yang dihadapi pengusaha angkudes erat kaitannya dengan selera masyarakat selaku konsumen. Antara keduanya, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Masyarakat saat ini, katanya, lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Alasannya beragam, salah satunya kemudahan akses untuk mendapatkan kendaraan sendiri dan mobilitas warga yang tinggi.
Masyarakat saat ini, katanya, lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Alasannya beragam, salah satunya kemudahan akses untuk mendapatkan kendaraan sendiri dan mobilitas warga yang tinggi.
Terkait desakan Organda agar Pemkab Sleman memberikan subdisi kepada pengusaha angkudes, Sri mengaku hal itu tidaklah mudah. Selain mekanisme pemberian subsidi langsung kepada pengusaha angkudes belum ada dasar hukumnya, juga perlu dilakukan kajian lebih dahulu.
“Apakah perlu didirikan koperasi khusus untuk angkudes? Atau perlu dibentuk badan usaha milik daerah [BUMD]. Ini butuh kajian-kajian,” katanya, Selasa (16/8/2016).
“Membentuk BUMD, misalnya, tetap harus memberikan keuntungan. Kalau BUMD yang dibentuk rugi, itu akan berdampak negatif dan membebani anggaran Pemkab,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Organda Sleman Juriyanto mendesak agar Pemkab memberikan solusi terkait mati surinya pengusaha angkudes di Sleman. Menurutnya, saat ini jumlah angkudes semakin berkurang sehingga banyak pedesaan yang berada di wilayah pelosok tidak terjangkau angkudes.
“Pemkab dapat memberikan subdisi untuk menghidupkan kembali angkudes,” usul Juriyanto.
Jika subsidi langsung tidak bisa dilakukan, Organda memberikan alternatif bagi Pemkab untuk memberikan dana pinjaman lunak bagi pengusaha angkudes. Dana pinjaman lunak itu, kata Juriyanto, sangat dibutuhkan pengusaha angkudes di tengah semakin membengkaknya biaya operasional.
“Ini penting untuk membantu biaya operasional angkutan umum, terutama angkudes. Apalagi, jumlah penumpang terus menurun,” ujar dia.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sleman, hingga 2015 terdapat 142 unit armada angkutan desa yang beroperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 40 armada jenis bus kecil dan 102 mobil penumpang umum (MPU).
Padahal pada 2009 terdapat kendaraan angkutan desa sebanyak 275 unit. Penurunan disebabkan tutupnya beberapa rute trayek yang dinilai tidak lagi potensial. Dari 15 trayek, saat ini hanya ada sembilan jalur trayek aktif yang masih aktif. Antara lain trayek A3, D6, D2, jalur 26, jalur 30, jalir 21, jalur 19, jalur 16 dan jalur 23.