SOLOPOS.COM - Upacara Wisuda UKSW Periode I Tahun Akademik 2016-2017 di Balairung Kampus UKSW Salatiga, Sabtu (30/7/2016). (JIBI/Semarangpos/com/Istimewa-Biro Promosi dan Hubungan Luar UKSW)
Pendidikan tinggi di Indonesia masih diwarnai ketidaksetaraan antara PTN dan PTS.
Solopos.com, SOLO — Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Tengah tetap akan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Hal itu disampaikan Ketua APTISI Jawa Tengah, Brojo Sujono ketika ditemui wartawan dalam Silaturahmi Anggota APTISI Rayon 2 Solo di salah satu hotel di Jl. Slamet Riyadi Solo, Selasa (16/8/2016).
Brojo berharap pemerintah meninjau kembali aturan penerimaan mahasiswa baru bagi perguruan tinggi negeri (PTN) saat ini. Menurutnya, selama ini pemerintah memberikan keleluasaan kepada PTN untuk menerima mahasiswa baru dalam jumlah yang tidak terbatas.
Sementara PTS, mayoritas masih harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan mahasiswa baru sesuai kuota yang ada di setiap PTS tersebut. Di samping juga harus tetap memenuhi standar mutu perguruan tinggi. Pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah bagi PTS ini dalam hal mendapatkan mahasiswa baru.
“Kami akan terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi PTS ini, salah satunya agar Pemerintah lebih memperhatikan nasib PTS, utamanya dalam mendapatkan mahasiswa baru,” tandasnya.
Brojo menyatakan, PTN maupun PTS memiliki misi yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pihaknya tidak ingin PTS mendapatkan stigma sebagai institusi pendidikan tinggi nomor dua. “Kami tidak ingin PTS mendapat stigma, cap bahwa PTS hanyalah institusi pembelajaran perguruan tinggi nomor dua. Dalam aturan-aturan itu harus ada equality justice, kesetaràan dan keadilan,” tegasnya.
Sementara, Ketua APTISI Rayon 2 Solo, Sumargono menyatakan, perjuangan yang dilakukan kalangan pengelola perguruan tinggi anggota APTISI untuk tetap eksis dilakukan dengan berbagai cara. PTS berskala kecil dengan jumlah mahasiswa sedikit, mencoba melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi luar negeri. Terlebih karena hal itu memang menjadi tuntutan persaingan pasar bebas di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Namun Sumargono mengakui, kendala bagi mayoritas PTS berskala kecil tersebut adalah karena kemampuan yang terbatas. Karena itu, langkah yang dilakukan saat ini antara lain perguruan tinggi anggota APTISI di Solo bergabung dalam melakukan kerja sama internasional tersebut. Kerja sama mencakup baik di bidang pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, maupun riset bersama.
“Langkah ini sebagai bagian penting dalam menyiapkan publikasi di jurnal internasional terindeks scopus,” ujar Sumargono.