SOLOPOS.COM - Putus sekolah ilustrasi (JIBI/dok)
Pendidikan Solo, Disdikpora menggandeng Karang Taruna untuk menyelesaikan ratusan anak yang putus sekolah.
Solopos.com, SOLO–Kasus anak Solo putus sekolah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dituntaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot), melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Tahun ini tercatat ada sebanyak 734 anak Solo putus sekolah.
Hal itu dikemukakan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Non Formal (PNF) Disdikpora Solo, Tri Budi Santosa, ketika ditemui wartawan di kantornya, Selasa (16/8/2016). Dia menjelaskan, data anak Solo putus sekolah tersebut bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas P3AKB) Solo yang merupakan hasil pendataan selama 2015.
Tri menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut tak mendapat pendidikan secara penuh di antaranya kondisi ekonomi keluarga, kondisi lingkungan yang tak mendukung, serta motivasi dari anak yang kurang kuat.
“Kondisi ekonomi yang kurang baik bisa memaksa anak-anak ikut bekerja. Ini juga semakin membuat motivasi anak untuk sekolah menurun, karena harus menopang keluarganya. Mereka yang terlanjut bekerja lalu memilih melanjutkan itu daripada sekolah,” terangnya.
Dari jumlah anak Solo putus sekolah sebanyak 734 orang tersebut, Tri menyatakan Disdikpora, khususnya Bidang PNF, baru bisa mencatat sebanyak 129 orang untuk diikutkan dalam Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket. Jumlah tersebut terdiri atas berbagai jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat. Sehingga untuk menyelesaikan pendidikan, mereka akan diikutkan sesuai jenjang pendidikan mereka sebelumnya, melalui Paket A, Paket B, atau Paket C. Sementara untuk menuntaskan sisanya, Tri menyampaikan pihaknya akan menelusuri keberadaan mereka di masing-masing wilayah sesuai data yang ada.
“Ada kesulitan dalam penelusuran ini manakala kami lakukan kroscek ke alamat, yang bersangkutan tidak ditemukan langsung di lokasi, termasuk yang sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di mana. Alasannya beragam, misalnya, sudah lama meninggalkan rumah, entah itu pindah, merantau atau bekerja di luar kota, atau alasan lain,” ungkap Tri.
Namun Tri menegaskan pihaknya tetap akan menuntaskan kasus anak putus sekolah tersebut. Terkait pendataan di lapangan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bidang Pemuda yang membawahi kegiatan karang taruna.
Menurutnya, pendataan anak putus sekolah ini di samping bisa dilakukan oleh kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), juga penting untuk melibatkan kalangan pemuda yang tergabung dalam karang taruna di wilayah setempat.
“Dari para pemuda karang taruna ini diharapkan dapat mengetahui keberadaan anak putus sekolah, termasuk kondisi riil mereka. Kami juga akan meminta bantuan mereka untuk seoptimal mungkin menarik minat anak-anak yang putus sekolah tersebut untuk bisa menyelesaikan pendidikan melalui Kejar Paket,” papar dia.