SOLOPOS.COM - Ilustrasi stok beras. (Dok/JIBI/Solopos).
Voucher pangan direncanakan diterapkan pada akhir Agustus mendatang.
Solopos.com, SOLO – Kelurahan Kemlayan dan Kratonan, Kecamatan Serengan, Solo ditunjuk pemerintah pusat sebagai kelurahan percontohan penerapan voucher pangan atau Kartu Bisa. Namun, sampai pekan kedua Agutus pemerintah kelurahan belum melakukan sosialisasi kepaada warga.
Lurah Kemlayan Joko Sarwoto, mengatakan dari Bank Jateng sebagai bank yang ditunjuk pusat menerapkan voucer pangan, sudah memberitahu kelurahan soal program itu. Bank Jateng menjelaskan teknis pelaksanaan program itu dengan lengkap terutama terkait pemanfaatan voucher pangan.
“Kami sebagai pimpinan di tingkat kelurahan siap menerapkan kebijakan pemerintah pusat jika benar program dilaksanakan akhir bulan ini,” ujar Joko saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Minggu (14/8/2016).
“Kami sebagai pimpinan di tingkat kelurahan siap menerapkan kebijakan pemerintah pusat jika benar program dilaksanakan akhir bulan ini,” ujar Joko saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Minggu (14/8/2016).
Joko mengatakan sampai saat ini bank masih belum menentukan soal format teknologi yang digunakan dalam voucher pangan. Ada dua format teknologi voucher pangan yakni menggunakan finger print atau cap jempol dan kartu atau near filed communication (NFC).
“Kami belum melakukan sosialisasi kepada warga karena dari Bank Jateng belum memutuskan teknologi yang akan digunakan dalam voucher pangan. Kalau semuanya sudah final langsung melakukan sosialisasi ke warga,” kata dia.
Voucher pangan, lanjut dia, memiliki dua fungsi yakni sebagai pembayaran cast pembelian barang dan pengambilan uang tunai. Total saldo voucher pangan yang diberikan kepada warga miskin senilai Rp220.000. Dari jumlah tersebut yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok senilai Rp110.000.
Ia mengaku dari hasil sosialisasi Bank Jateng soal voucher pangan juga belum menunjuk toko kelontong yang menjadi e-Warung atau agen laku pandai (layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif), untuk menukarkan voucher pangan.
“Kami berharap e-Warung yang ditunjuk bank lokasinya dekat dengan kelurahan. Selain itu jumlah e-Warung lebih dari dua toko, agar harga kebutuhan pokok yang dijual bisa bersaing dengan toko kelontong biasa,” kata dia.
Di Kemlayan, lanjut dia, penerima raskin sebanyak 121 rumah tangga sasaran (RTS). Penerima raskin itu sudah divalidasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PNP2K).
Sementara itu, Lurah Kratonan, Diah Widyastuti, mengatakan jumlah penerima raskin di Kratonan sebanyak 201 RTS. Penerima raskin tersebut sudah dilakukan validasi oleh TNP2K untuk persiapan voucher pangan.
“Kami belum menggelar sosialisasi kepada warga penerima voucher karena semua kesiapan program ini belum final,” kata dia.
Ia mengatakan sampai sekarang kelurahan masih menunggu berapa jumlah e-Warung yang ditunjuk untuk menukarkan voucher pangan. Ia berharap semua program itu sudah final pada pekan ketiga Agustus, sehingga kelurahan punya banyak waktu sosialisasi kepada warga.
Terpisah, seorang warga Kratonan penerima raskin, Sartiem, 61, mendukung program voucher pangan. Program tersebut sangat bagus karena warga bisa membeli beras dengan kualitas bagus.
“Kami selama ini hanya menerima beras raskin dari hasil pengadaan pusat. Dengan voucher pangan bisa membeli beras dengan kualitas bagus sehingga bisa dikonsumsi sendiri dan tidak dijual atau bagito [bagi roto],” kata dia.