SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Penurunan luas lahan pertanian sebanding dengan naiknya luas lahan pekarangan 0,13% per tahun.
Harianjogja.com, SLEMAN- Keterlibatan warga mengawasi alihfungsi lahan pertanian perlu dilakukan. Pasalnya, selama lima tahun terakhir lahan pertanian di Sleman turun rata-rata 0,11% per tahun.
Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan, saat ini luas lahan basah untuk kawasan pertanian sekitar 21.113 hektare dan lahan kering tersisa 9.117 hektare. Penurunan luas lahan pertanian sebanding dengan naiknya luas lahan pekarangan 0,13% per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan alihfungsi lahan pertanian cukup tinggi.
“Pemkab selalu berusaha mengendalikan berubahnya lahan pertanian. Kami berharap keterlibatan warga untuk turut aktif mengawasi peruntukan lahan khususnya pertanian,” kata Sri usai menyerahkan Sertifikat Tanah di Samberembe, Candibinangun, Pakem, Kamis (11/8/2016).
Dia mengakui, masalah pertanahan selama ini memang cukup kompleks. Selain alihfungsi lahan, persoalan lain yang dihadapi adalah pengurusan sertifikasi tanah. Sebagian masyarakat bahkan belum memahami pentingnya sertifikat tanah. Dia berharap, lahan-lahan pertanian yang disertifikasi melalui program pertanahan nasional (Prona) dan difasilitas oleh Pemkab tersebut dapat memberikan keuntungan bagi para petani.
“Kalau sudah disertifikat, jangan dijual. Lahan tersebut kami dorong untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dengan begitu, kehidupan petani bisa sejahtera. Kalau tanah dijual, habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Sementara, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman tahun ini menyerahkan sertifikat legalitas tanah kepada warga empat desa di Kecamatan Pakem. Meliputi warga desa Candibinangun sebanyak 366 sertifikat, Pakembinangun 50 sertifikat, Hargobinangun 50 sertifikat, dan Harjobinangun 50 sertifikat.
Kepala Kantor BPN Sleman Suwito mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan pelaksanaan Prona di lima kecamatan. Untuk Pakem misalnya, 2.200 sertifikat sudah diserahkan. Di Ngempak, sasaran Prona terdapat di dua desa dengan 950 sertifikat, Turi di Wonokerto (900 sertifikat), Berbah di Tegaltirto (700 sertifikat) dan Cangkringan di Argomulyo (450 sertifikat). “Target tahun ini 5.200 bidang dan baru tercapai 60 persen. Kemungkinan besar sisanya selesai September mendatang,” katanya.