Jogja
Kamis, 11 Agustus 2016 - 09:55 WIB

Menpan RB Jadikan DIY Percontohan, Sultan : Pogram Harus Maksimal untuk Menekan Anggaran

Redaksi Solopos.com  /  Mediani Dyah Natalia  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Menpan RB puas melihat tata kelola Pemda DIY

Harianjogja.com, JOGJA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur memastikan Pemda DIY sebagai role modeling untuk budjeting dan pelaksanaan money follow programe untuk wilayah lain di Indonesia.

Advertisement

Menanggapi hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan apa yang dikerjakannya hanyalah sebuah contoh. Penerapan e-goverment, e-budjeting dan money follow program harus bisa dimaksimalkan untuk menekan pembengkakan anggaran yang disebabkan oleh ketidaktepatan perencanaan.

“Kami hanya tunjukkan saja. Jangan sampai ada program yang tidak sesuai dan menimbulkan pemborosan,” kata Sultan saat acara Optimalisasi Pengendalian Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Akuntabilitas Kinerja untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Hotel Inna Garuda, Rabu (10/8/2016).

Sementara dalam pemaparan singkat, Sultan mengungkapkan bahwa salah satu bentuk pemborosan anggaran adalah pembangunan gedung oleh pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat DIY. Oleh karena itu, pembangunan seperti ini perlu ditinjau lagi.

Advertisement

“Jangan sampai tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Sultan.

Sementara Kepala DPKKAD DIY Bambang Wisnu Handoyo mengungkapkan bahwa sudah saatnya semua kegiatan mengacu pada program. Jika nantinya ditemukan kegiatan yang tidak sesuai program akan dialihkan demi efisiensi anggaran.

“Kan program mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Jika tidak capai ya diselaraskan untuk daerah,” terang dia.

Advertisement

Menurut dia, pendapatan DIY pada tahun mendatang tidak akan menurun. Penurunan hanya akan terjadi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. “Oleh karena itu, kami tidak andalkan pajak tersebut. Bisa nanti genjot pendapatan dari BUMD dan aset lainnya,” ungkapnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif