SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sapi asal Gunungkidul akan diberi nomor identitas
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Gunungkidul sepakat untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Ternak.
Namun pembahasan dalam rancangan ini masih banyak catatan yang diberikan terhadap raperda usulan bupati ini karena dalam pelaksaannya akan banyak sekali kendala.
Salah satu catatan disuarakan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gunungkidul, Lagiyo. Menurut dia, permasalahan tidak hanya terdapat pada upaya pendataan karena lalu lintas ternak tidak hanya melipatkan peternak asal Gunungkidul.
Salah satu catatan disuarakan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gunungkidul, Lagiyo. Menurut dia, permasalahan tidak hanya terdapat pada upaya pendataan karena lalu lintas ternak tidak hanya melipatkan peternak asal Gunungkidul.
Namun aktivitas jual beli ini melibatkan penjual dari daerah luar seperti Klaten, Bantul dan Wonogiri. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap upaya pengawasan karena di daerah lain belum membahas atau memiliki peraturan tersebut.
“Persoalannya di sini, terus bagaimana cara mengawasinya lalu lintas jual beli ternak,” kata Lagiyo kepada wartawan, Senin (8/8/2016) lalu.
Kebijakan ini disesuaikan dalam Undang-Undang No.41/2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Pendataan dan pendaftaran kartu ternak hanya untuk sapi, karena di Gunungkidul kepemilikan kerbau dan kuda sangat jarang,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Muh Riyanto, anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Handayani. Menurut dia, dari sisi tujuan peraturan ini sangat baik karena bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah populasi yang dimiliki.
Hanya saja, kata dia, dalam impelemtasinya tidak akan mudah sehingga fungsi pengawasan harus benar-benar dimaksimalkan. “Ini yang menjadi tantangan, apalagi perlintasan ternaknya juga melibatkan daerah lain, di mana mereka belum memiliki kartu pendaftaran ternak,” katanya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Gunungkidul Wahyu Pradana Ade Putra mengatakan, pelaksanaan perda ini akan lebih rumit ketimbang mengurus STNK atau BPKB di Kantor Samsat. Tidak seperti motor atau mobil yang ada nomornya, di fisik ternak tidak bisa diberi nomor.
Akibatnya ada kemungkinan kartu-kartu yang dimiliki tidak sesuai lagi karena antara kartu dengan ternaknya sudah tidak cocok lagi.