SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kemiskinan di Gunungkidul diperbarui datanya
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Jumlah sasaran penduduk miskin di Gunungkidul berkurang. Hal ini terlihat dari hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015, di mana jumlahnya mencapai 97.217 Kepala Keluarga, sedangkan saat proses pendataan perlindungan sosial (PPLS) 2011 terdapat 99.277 KK.
Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Bappeda Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan, pihaknya tidak tahu persis kriteria dalam penilaian tersebut.
Sebab data yang diperoleh merupakan hasil pengolahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasar pada PBDT 2015 yang bersumber dari PPLS 2011.
Sebab data yang diperoleh merupakan hasil pengolahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasar pada PBDT 2015 yang bersumber dari PPLS 2011.
“Dari pusat kita langsung mendapatkan data itu, di mana angka sasaran keluarga miskin di Gunungkidul berkurang,” kata Priyanta, Selasa (9/8/2016).
Dia menjelaskan, secara jumlah angka rawan kemiskinan di Gunungkidul turun drastis. Namun dikarenakan adanya ketentuan baru, di mana pendataan menyasar 40% penduduk dengan pendapatan terendah, maka jumlah penurunan tidak terlalu banyak.
“Kalau perhitungannya sama-sama menggunakan ambang batas 30%, maka sasaran penduduk miskin di Gunungkidul tinggal 65.000an KK, tapi berhubung dinaikan jadi 40% maka sasarannya masih di angka 97.217 KK,” katanya.
Dia menambahkan, adanya data terbaru ini diharapkan pemkab bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan validasi dan verifikasi. Upaya ini dilakukan agar data yang terjadi dapat akurat sehingga program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran. Terlebih lagi data ini merupakan hasil pendataan di tahun lalu, sehingga berpotensi adanya perubahan karena kondisi terkini di masyarakat.
“Kami akan berjuang agar pemkab bisa ikut melakukan verifikasi dan validasi dalam pengakuratan data terbaru,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Gunungkidul Bambang Sukemi. Menurut dia, akurasi data sangat dibutuhkan demi keberlangsungan program pemerintah di lapangan.
Selama ini adanya kekisruhan terhadap bantuan program tidak lepas dari adanya data yang kurang pas sehingga memicu kecemburuan di masyarakat.
Sementara itu, untuk merubah data tersebut membutuhkan proses yang panjang karena harus melalui proses yang berjenjang dari musyawarah di tingkat. Proses ini juga belum memberikan kepastian karena disetujuinya atau tidak sangat bergantung keputusan dari pemerintah pusat.
“Saya sangat berharap data yang disajikan benar-benar akurat sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat saat ada bantuan program,” tuturnya.