Jateng
Selasa, 9 Agustus 2016 - 07:50 WIB

APBD JATENG : Bantah Presiden, Gubernur Ingin Klarifikasi ke Menkeu

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. (Facebook.com-Ganjar Pranowo)

APBD Jateng menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngendon di bank sampai Rp2,46 triliun, namun dibantah Gubernur Ganjar Pranowo.

Semarangpos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berencana memberikan klarifikasi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menegaskan bahwa Pemprov Jateng tidak menyimpan APBD senilai Rp2,46 triliun di bank sebagaimana ditudingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Advertisement

“Saya telah meminta kepada para kepala SKPD [satuan kerja perangkat daerah] membuat laporan keuangan di dinas masing-masing, nantinya akan saya sampaikan ke Menteri Keuangan,” katanya seusai melantik 49 pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng di Semarang, Senin (8/8/2016).

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8/2016), mengungkap secara terbuka tentang adanya 10 daerah yang paling banyak menyimpan dana APBD-nya di bank. Provinsi Jawa Tengah termasuk di antara 10 daerah tersebut karena menyimpan Rp2,46 triliun di bank.

“Kepada Bu Sri Mulyani [Menteri Keuangan] saya pernah tegaskan kalau ada pejabat di Pemprov Jateng yang terbukti sengaja menyimpan anggaran dana di bank untuk mencari bunga langsung saya pecat,” tandas Ganjar.

Advertisement

Menurut Ganjar,  berdasarkan hasil pengecekan kondisi keuangan daerah Pemprov Jateng, dana APBD Jateng yang tersimpan di bank hanya senilai Rp1,8 triliun. Dana tersebut, menurut dia bukan sengaja disimpan untuk mencari keuntungan bunga bank. Dana APBD Rp1,8 triliun tersebut, sambung dia, tidak ngendon, tapi untuk membiayai kegiatan proyek-proyek pembangunan yang sudah ditenderkan.

”Pengeluarkan uangnya tergantung permintaan dari kontraktor yang mengerjakan proyek. Jadi sewaktu-waktu kontraktor minta pembayaran langsung dicairkan,” beber politikus Partai Demoktrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

 

Advertisement

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif