SOLOPOS.COM - Permasalahan Sampah (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Masalah sampah Bantul belum bisa tertangani sepenuhnya
Harianjogja.com, BANTUL- Akses pelayanan sampah oleh pemerintah kabupaten belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat di Bantul.
Hingga saat ini kondisi tersebut dipengaruhi karena masih adanya lahan milik warga yang dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah secara mandiri.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Pertamanan Persampahan dan Pemakaman (KP3) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bantul, Surono mengatakan pelayanan persampahan hingga saat ini yang sudah diakses baru sekitar 11% dari total potensi timbulan sampah penduduk Bantul.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Pertamanan Persampahan dan Pemakaman (KP3) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bantul, Surono mengatakan pelayanan persampahan hingga saat ini yang sudah diakses baru sekitar 11% dari total potensi timbulan sampah penduduk Bantul.
“Akses persampahan tersebut ada di 16 kecamatan dari total 17 kecamatan yang ada di Bantul, masih ada satu kecamatan yang belum tersentuh pelayanan yaitu di Dlingo. Di daerah sana masih banyak lahan pekarangan warga yang luas dan digunakan untuk pembuangan sampai salah satunya dengan membuat ‘jogangan’,” katanya, Minggu (7/8/2016).
Dikatakannya, UPT KP3 DPU Kabupaten Bantul mencatat volume sampah yang terlayani se Bantul sampai saat ini kurang lebih sekitar 70 ton per harinya atau sekitar 210.000 liter per hari.
Setiap tahun, kata dia, pasti ada peningkatan jumlah akses pelayanan persampahan, meskipun masih ada lahan pekarangan yang digunakan untuk membuang sampah pihaknya akan terus mengupayakan akses pelayanan sampah akan masuk ke kecamatan Dlingo sehingga semua wilayah dapat tersentuh untuk pelayanan persampahan.
“Sekarang ini di daerah Dlingo juga sudah perlu pelayanan akses persampahan, pasalnya perkembangan penduduk dan banyaknya pembangunan bangunan akan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah liar atau akan bermunculan banyak sampah yang dibuang ke sungai,” tegasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini pelayanan sampah yang terlayani ada di 203 TPS yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah lembaga penddikan atau sekolah, dan instansi kesehatan baik rumah rumah sakir dan puskesmas, serta sampah liar yang seringkali dibuaNg di pinggir jalan.
Dia berharap warga bisa memanfaatkan pelayanan persampahan itu karena biaya retsibusi yang sangat terjangkau, untuk pelayanan sampah masyaraat akan dikenakan retribusi sebesar Rp4.500 per bulan. Dengan biaya tersebut juga masih akan ada biaya yang dikembalikan kepada masyarakat pada bulan berikutnya.
“Dari biaya tersebut 50 persennya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk uang untuk pembangunan TPS dan gaji atau upah bagi warga yang mengelola sampah dari rumah ke rumah sampai keTPS,”katanya.
Ia mengatakan, untuk penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2016 ini akan ditergetkan sebanyak Rp597 juta. Sesuai dengan data akhir hingga bulan April saja realisasi penerimaan retribusi sudah mencapai Rp229 juta.