SOLOPOS.COM - Petugas dari Gudang Bulog Logandeng sedang menurunkan jatah beras miskin untuk warga di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Jumat (5/8/2016). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Kemiskinan Gunungkidul ditangani salah satunya dengan mengubah raskin menjadi kupon
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana pemerintah mengganti beras untuk warga miskin (Raskin) dengan kupon pangan.
Namun sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan, pemkab berharap ada validasi data penerima sehingga bantuan bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Gunungkidul Bambang Sukemi mengaku sudah mendengar informasi terkait dengan proses perubahan pemberian bantuan kepada warga kurang mampu.
Rencananya di tahun depan, bantuan yang disalurkan bukan lagi berbentuk beras, namun berupa kupon yang bisa ditukarkan dengan aneka kebutuhan pokok di warung-warung yang telah ditunjuk.
Kendati demikian, metode ini menurut Bambang masih berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Berkaca dalam pemberian raskin, penyaluran tersebut dinilai masih banyak penyimpangan.
Salah satunya adanya kegiatan masyarakat yang membagi rata bantuan tersebut dengan warga lain yang tak mendapatkan jatah bantuan.
“Meski demi asas pemerataan, ini sebenarnya tidak boleh. Jadi sebelum program diluncurkan, kami minta data penerima manfaat harus lebih akurat sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran,” kata Bambang kepada wartawan di akhir pekan lalu.
Menurut dia, akurasi data ini sangat dibutuhkan dan harus ada pemutakhiran. Kondisi masyarakat yang sangat dinamis maka memungkinkan adanya perubahan kapan saja.
Bambang tidak menampik, untuk saat ini data keluarga penerima manfaat masih menggunakan data dari Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.
Oleh karenanya, ia sangat berharap jika pendataan yang dilakukan di 2015 lalu bisa lebih akurat, terutama berkaitan dengan bantuan program untuk rumah tangga penerima manfaat.
“Tujuan dari pemberian kupon pangan adalah untuk menghindarkan dari adanya sistem bagi-bagi di masyarakat. namun yang jadi catatan, akurasi data harus benar-benar disajikan sehingga potensi gejolak di masyarakat bisa dikurangi,” ujarnya.