SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Dana hibah Pemerintah Kota Jogja untuk RW tetap cair di tahun politik
Harianjogja.com, JOGJA- Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja, Kadri Renggono memastikan semua program kemasyarakatan, termasuk dana hibah untuk RW tetap berjalan.
Hibah yang rutin diberikan Rp10 juta tiap RW itu diakuinya tidak ada pengaruhnya dengan Pilwalkot.
“Ada atau tidak ada Pilwalkot dana hibah ini harus dicairkan oleh SKPD karena sudah menjadi program tahunan,” katanya.
Kadri mengatakan sampai kemarin belum ada larangan pencairan dana hibah baik dari Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mau pun Bawaslu.
Dengan demikian pencairan hibah RW melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) itu tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala KPMP Kota Jogja, Octo Noor Arafat mengatakan pencairan dana hibah RW masuk dalam APBD perubahan 2016. Sebab, kata dia, belum semua RW mengirimkan proposal pencairan dana hibah di APBD Murni.
Jumlah RW di Kota Jogja sebanyak 616. Selama ini semua RW rutin menerima hibah tiap tahun. Pencairan hibah RW ini biasanya di akhir tahun.
“Tahun lalu cair Desember, sekarang informasinya cair akhir tahun juga,” kata Ketua RW 01 Terban, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Ulun Fadis.
Ulun berharap hibah itu tetap dicairkan meski bertepatan dengan tahun politik, karena hibah itu sangat dibutuhkan masyarakat. Terkait kekhawatiran dana hibah jadi bahan kampanye, menurutnya, dana hibah diawasi semu masyarakat sehingga jika terjadi penyelewengan sangat mudah diketahui.
Diketahui masa kampanye pilwalkot Jogja sesuai jadwal KPU Kota Jogja terhitung sejak 26 Oktober 2016 sampai Februari 2017.