SOLOPOS.COM - Sri Sultan Hamengku Buwono X-Gubernur DIY (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Anggaran DIY terpengaruh pemangkasan APBN
Harianjogja.com, JOGJA– Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum mengetahui mengenai dampak pemotongan APBN terhadap pengajuan dana keistimewaan (danais) DIY.
Sejauh ini, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini baru mengetahui bahwa pemotongan APBN dilakukan untuk beberapa departemen. Alhasil, hal ini berpengaruh pada pendapatan dari sektor pajak.
Sementara terkait serapan anggaran yang mencatatkan DIY tidak masuk dalam 10 besar daerah yang gagal maksimal dalam penyerapan anggaran, Sultan menyatakan ada evaluasi untuk pelaksanaan. Ke depan, ia berharap agar dana yang ada lebih banyak digunakan untuk program dengan presentase penyerapan tinggi.
“Kalau rendah, nanti Silpa [Sisa Lebih Perhitungan Anggaran] mengalami penumpukan,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan DIY Umar Priyono mengungkapkan dibandingkan tahun sebelumnya, besaran danais yang dikelola dinas mengalami penurunan. Jika pada 2015, dinas mendapatkan danais sebesar Rp200 miliar untuk urusan kebudayaan, maka pada tahun ini hanya mendapatkan Rp74 miliar.
Adapun dari dana tersebut, saat ini telah terserap 50%. Artinya, hal ini sudah sesuai dan dengan sisa waktu yang ada, target serapan 80% mampu dicapai.
“Sedangkan untuk tahun depan, plafonnya kami belum tahu. Harapannya, pengajuan danais Rp1,57 triliun bisa turun,” harapnya.
Menurut Umar, pada 2017, penggunaan anggaran dana akan tetap mengacu pada tahun sebelumnya. Selain keterbatasan plafon anggaran yang mungkin diperuntukkan untuk dinas, umar juga memperhitungkan kemampuan penyerapan anggaran.
“Oleh karena itu kami tetap mengacu pada program 2016. Semisal, tetap ada FKY,” tambahnya.
Umar berharap, pemerintah pusat segera mengeluarkan aturan dan petunjuk teknis terkait dengan pengurangan APBN. Hal ini penting karena berkaitan dengan penggunaan dana.
Jika nantinya ada penyesuaian, dinas memastikan tidak akan mengurangi pos anggaran yang berkaitan dengan komunitas. Ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dinas tentang keberadaan komunitas kebudayaan di wilayahnya. “Jangan sampai pos untuk komunitas terganggu,” katanya.