SOLOPOS.COM - Ilustrasi warga miskin (JIBI/Solopos/Dok.)
Kemiskinan Kulonprogo memiliki perbedaan data.
Harianjogja.com, KULONPROGO — Hasil pendataan jumlah penduduk miskin versi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo dan Badan Pusat Statistik (BPS) selalu berbeda setiap tahun. Selisih dan perbedaan data yang relatif masih jauh berusaha terus ditekan agar lebih valid saat digunakan sebagai dasar program penanggulangan kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Nur Hadiyanto, ditemui di Gedung Kaca, Wates, Kulonprogo, Selasa (2/8/2016).
“Pendataan kemiskinan menjadi agenda besar tahun ini. Kami ingin ada keterpaduan data dengan hasil pendataan tahun 2015 yang dilaksanakan BPS,” kata dia.
Pemkab Kulonprogo harus melaksanakan pemutakhiran album kemiskinan setiap tahun. Namun, selama ini selalu tampak perbedaan yang mencolok saat disandingkan dengan data versi BPS. BPS memang belum meluncurkan data kemiskinan penduduk Kulonprogo per tahun 2015. Meski begitu, ketidakcocokan data pun terlihat jelas di tahun 2014. BPS menyatakan persentase penduduk miskin Kulonprogo mencapai 20,64 persen, sedangkan Pemkab Kulonprogo mengklaim 15,66 persen.
Nur mengungkapkan, selisih tersebut terjadi akibat adanya perbedaan metode pendataan, misalnya dalam penentuan indikator kemiskinan. Walau begitu, dia masih yakin jika keselarasan data bukan hal yang mustahil dicapai.
“Walau ada alasan itu karena metodenya berbeda, selisihnya sebisa mungkin tetap harus kita dekatkan,” ujar Nur.