Jogja
Rabu, 3 Agustus 2016 - 19:55 WIB

FASILITAS PENJARA : Pembangunan Lapas Tunggu Kekancingan

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Blok khusus anak di Rutan kelas II B Wonosari. Rutan ini merupakan satu-satunya di DIY yang menyediakan blok khusus untuk tahanan anak. (Mayang Nova Lestari/JIBI/Harian Jogja)

Fasilitas di penjara akan ditingkatkan namun pembangunan masih terkendala berbagai masalah

Harianjogja.com, JOGJA – Rencana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemnkum HAM) DIY untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) baru terkendala masalah anggaran dan ijin kekancingan dari Sultan.

Advertisement

Kantor Wilayah Kemenkum HAM DIY berencana untuk membangun gedung lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) di Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Wonosari.

“Tempatnya sudah kita siapkan seluas tiga hektare,” kata Pramono, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY saat rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR, Selasa (2/8/2016).

Rencana lainya yaitu pembangunan gedung lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) di Sleman. “Kita sudah menghadap sultan dan sudah ditunjukkan tanah seluas tiga hektare di Gamping. Sekarang tinggal menunggu surat kekancingan dari Sultan” kata Pramono.

Advertisement

Selain pembangunan gedung baru, Pramono juga mengatakan akan merenovasi gedung yang sudah ada. Antara lain akan meninggikan pagar LP Cebongan, dari yang awalnya empat meter akan menjadi enam meter ditambah dengan kawat silet setinggi satu meter di atasnya.

Menurut Pramono hal itu harus segera dilakukan untuk mencegah upaya kabur karena LP Cebongan sudah over kapasitas. Tercatat sebanyak 275 nara pidana menempati LP Cebongan lebih banyak 145 % dari total kapasitas seharusnya sebanyak 112 nara pidana.

Berbagai rencana pembangunan ini menurut Pramono perlu adanya dukungan dari pemerintah terutama dalam kebutuhan anggaran yang memang akan memerlukan biaya yang sangat besar. “Anggaran yang kita butuhkan sekitar Rp 101 miliar,” Kata Pramono kepada wartawan.

Advertisement

Mengenai Anggaran pembangunan yang dibutuhkan oleh Kantor Wilayah Kemenkum HAM DIY. Pimpinan Rombongan Komisisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa ia akan mencatat segala yang dibutuhkan.

“Kita datang bersama dengan anggota badan anggaran, jadi terkait dengan anggaran akan kita catat dan bahas selanjutnya. Selain itu temuan-temuan kita dari rapat kunjungan di daerah-daerah lain termasuk Jogja, akan kita sampaikan kepada Pak Yasonna Laoly, selaku Menkum HAM,” kata Trimedya Panjaitan yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif