SOLOPOS.COM - Kondisi turunan terakhir menuju lokasi wisata green village di Desa Mertelu, Gedangsari. Jumat (8/4/2016). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)
Wisata Gunungkidul yang baru dirintid, Green Village perlu dikelola oleh BUMDes untuk menghindari konflik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Karut marutnya pengelolaan obyek wisata Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Karangmojo menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar kasus serupa tidak terjadi di obyek lain.
Oleh karenanya, keberadaan kawasan ekowisata green village, Desa Mertelu, Gedangsari diharus dikelola dengan benar. Salah satunya dengan membuat Badan Usaha Milik Desa.
Ide pembuatan BUMDes ini sangat dibutuhkan, apalagi secara umum di Kecamatan Gedangsari menjadi pilot project untuk pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah DIY. Berbagai program telah dipersiapkan Pemda DIY, salah satunya menyangkut pengembangan kawasan ekowisata di Mertelu. Harapannya dengan adanya BUMDes dalam pengelolaan bisa lebih tertata dan tidak menimbulkan polemik saat obyek tersebut sudah berkembang dengan baik.
Pejabat Sekretaris Daerah Gunungkidul Supartono mengatakan, pihaknya meminta agar pihak desa di Gedangsari segera membentuk BUMDes untuk pengelolaan ekowisata. Menurut dia, keberadaan unit usaha ini selain untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, juga untuk meminimalisir potensi konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
“Pengelolaan Pindul jadi pelajaran. Jadi untuk terhindar dari konflik, pengelolaan obyek wisata harus di bawah naungan BUMDes,” kata Supartono kepada wartawan, Senin (1/8/2016).
Dia menjelaskan, pengembangan ekowisata green village menjadi salah satu upaya dari Pemeritah DIY dalam program pengentasan kemiskinan di Gedangsari. Saat ini kajian terus dilakukan mulai dari sisi penganggaran maupun pengambahan kawasan tersebut, semisal adanya ide penambahan flying fox di kawasan green village atau pembuatan pabrik banana chips atau sentra kerajinan batik.
Menurut Supartono, adanya program ini harus benar-benar dimaksimalkan oleh masyakarat sekitar dan jangan sampai malah memicu konflik baru antar masyarakat. “Untuk itu kami minta ada BUMDes sehingga pelaksanaannya lebih tertata dan mudah dikontrol sehingga masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar pejabat yang merangkap sebagai Kepala DPPKAD ini.