SOLOPOS.COM - Direktur Utama BPRS BDW Dana Suswati (kiri) dan Direktur BPRS BDW Mardiyana di Kantor Pusat BPRS BDW, Jl Gedongkuning No 131, Bantul, Jumat (29/7/2016). (Kusnul Isti Qomah/Harian Jogja)
Perbankan Jogja untuk BPRS terus bertumbuh.
Harianjogja.com, BANTUL — Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajad Warga (BDW) harus melalui perjuangan yang tidak mudah untuk mengenalkan keuangan berbasis syariah. Perjuangan itu terbayarkan dengan pertumbuhan mencapai 30% pada 2015.
Direktur Utama BPRS BDW Dana Suswati mengatakan inisiasi membentuk BPRS BDW dimulai pada 1992. Setelah melalui proses yang cukup panjang yakni sekitar dua tahun, BPRS BDW berdiri pada 2 Februari 1994.
“Kami memulainya dengan modal awal Rp50 juta,” ujar dia kepada Harianjogja.com di kantornya, Jl Gedongkuning No 131, Bantul, Jumat (29/7/2016).
Pembentukan BPRS BDW didasari motivasi untuk memasyarakatkan keuangan syariah yang belum populer kala itu. Belum populernya keuangan berbasis syariah membuat perjuangan BPRS BDW cukup berat. Namun, setelah melaui perjuangan yang berat, BPRS BDW menjadi lembaga keuangan yang solid.
“Pertumbuhan signifikan mulai kami rasakan 2005 karena keuangan syariah semakin populer. Sampai pada 2015, kami mampu tumbuh 30 persen,” jelas dia.
Saat ini, posisi aset BPRS BDW sekitar Rp90 miliar dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp80 miliar. Jumlah nasabah juga terus bertumbuh. Saat ini ada lebih dari 10.000 nasabah BPRS BDW. Kemajuan bisnis membuat BPRS BDW memiliki satu kantor cabang di Bantul dan dua kantor kas yang berada di Baturetno, Bantul dan Jl Waters. Pada 2016, BPRS BDW akan kembali membuka kantor cabang di Jogja dan akan mulai inisiasi di Gunungkdiul.
“Kami juga sudah mendapatkan tawaran untuk mengembangkan di Kulonprogo. Mungkin akan kami wujudkan pada 2017,” kata dia.
Keberhasilan itu tidak lepas dari peran karyawan yang bekerja secara profesional dan tetap memegang teguh prinsip syariah. BPRS BDW juga aktif mengikutkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas setiap karyawannya.
Direktur BPRS BDW Mardiyana mengatakan, pendidikan menjadi satu sektor yang diperhatikan. Oleh karena itu, BPRS BDW memiliki beberapa produk yang menyasar sekolah-sekolah yang ada di DIY. Ia menyebutkan, BPRS BDW memiliki produk untuk memfasilitasi sekolah yang ingin memberikan penghargaan kepada guru dan karyawan berupa simpanan.
Selain itu, ada pula produk Prima yang merupakan pembiayaan tanpa agunan untuk guru dam karyawan dengan sistem potong gaji. Untuk mengikuti program ini, harus ada perjanjian kerja sama antara sekolah atau instansi dan BPRS BDW. “Sampai saat ini sudah lebih dari 20 sekolah dan instansi yang bekerja sama dengan portofolio sekitar Rp3 miliar,” ungkap dia.
BPRS BDW juga memiliki pengembangan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan sekolah, pernikahan, dan kesehatan.