SOLOPOS.COM - Para wali murid dari Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, berdialog dengan legislator FPDIP DPRD setempat, Selasa (2/8/2016). (Kurniawan/JIBI/Solopos)
Pendidikan Karanganyar, puluhan warga di Mojogedang mendatangi gedung DPRD Karanganyar.
Solopos.com, KARANGANYAR–Puluhan warga Desa Kedungjeruk, Mojogedang, Karanganyar, dan sekitarnya, mendatangi Ruang Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD setempat, Selasa (2/8/2016) pagi.
Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib anak-anak mereka yang belum dapat sekolah menengah atas (SMA). Para wali murid itu berharap anak mereka bisa masuk ke SMAN Mojogedang. Padahal dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun 2016, anak-anak itu tidak diterima di SMA tersebut. Sehingga, anak-anak itu diarahkan ke sekolah pilihan kedua (alternatif).
Tapi pendaftaran ulang tak jua mereka lakukan hingga batas akhir waktu yang ditentukan. “Kami mohon dibantu agar anak-anak bisa kembali bersekolah,” ujar Widodo, salah satu warga.
Sedangkan Ketua FPDIP DPRD Karanganyar, Latri Listyowati, mengatakan proses PPDB 2016 menggunakan sistem online. Mekanisme tersebut sudah sesuai aturan main atau regulasi.
Ihwal aspirasi dari warga, menurut dia akan ditampung dan disampaikan kepada pemangku kebijakan. “Aturan mainnya sudah jelas. Tapi kita akan sampaikan aspirasi warga,” kata dia. Sementara Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, menilai proses PPDB online 2016 semrawut. Alasannya, banyak calon siswa yang tak dapat sekolah lantaran tak daftar ulang.
Menurut dia, ada 76 anak di Kecamatan Colomadu, dan 38 anak di Mojogedang, yang hingga kini belum bersekolah. Mereka tak daftar ulang lantaran ingin masuk di sekolah pilihan pertama.
Politikus PDIP itu juga menyesalkan adanya sekolah di Jumantono yang memasukkan 27 siswa baru dari luar PPDB online. Menurut Endang langkah itu dilakukan sepihak oleh sekolah. “Kalau saya menilai PPDB online ini semrawut. Hal ini harus menjadi pembelajaran bersama. Tahun depan sosialisasi PPDB online harus bisa dimaksimalkan,” kata dia.
Ihwal anak yang belum mendapatkan sekolah, menurut Endang harus segera dicarikan solusi terbaik. Kendati demikian dia berharap solusi yang diambil tetap sesuai regulasi yang berlaku. Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyatakan komitmennya mengakomodasi puluhan anak yang belum mendapatkan sekolah. Teknisnya dengan membuat rombongan belajar (rombel) baru.
Tapi untuk melangkah ke sana harus terlebih dulu disiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. “Yang belum terserap di sekolah, kami persiapkan rombel baru,” tutur dia. Bupati menyatakan penyediaan rombel baru di sekolah tak menyalahi regulasi. Alasannya, langkah tersebut untuk menyelamatkan anak-anak supaya tetap bisa bersekolah.