SOLOPOS.COM - Ilustrasi aneka bahan pangan. (Deptan.go.id)
Ketahanan pangan di Gunungkidul perlu diantisipasi.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Sedikitnya tujuh desa di Gunungkidul masuk kategori rawan pangan. Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan beberapa program untuk upaya pengentasan.
Untuk mengatasi rawan pangan ini, Kepala Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Gunungkidul, I Ketut Santosa mengaku sudah menyiapkan program pengetasan. Beberapa program tersebut di antaranya pemberian stimulus dana yang bersumber dari propinsi melalui program CTI ataupun program pagu wilayah kecamatan (PWK) hingga pengembangan program lumbung pangan. Selain itu, sambung dia, pengentasan bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa dengan jalan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari dana desa.
Khusus untuk lumbung pangan, Ketut mengakui hingga saat ini belum menyasar ke seluruh desa. dia pun berharap dengan sosialisasi yang intens dan difasilitasi oleh BP2KP, di tahun ini selurh desa sudah memiliki fasilitas ini, terutama desa yang masuk dalam kategori rawan pangan.
“Sesuai program yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, seluruh desa di Gunungkidul harus bebas rawan pangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Immawan Wahyudi mengatakan, salah satu kunci untuk mengatasi kerawanan pangan dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan pemberian pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pelatihan ketahanan pangan mampu memberikan ketrampilan yang lebih dan mendorong masyarakat untuk aktif dan berinisiatif membuka usaha-usaha baru.
“Kalau ini bisa diwujudkan, maka saya yakin roda ekonomi bisa berputar lebih baik, yang ujung-ujungnya bisa memberikan dampak di lingkungan sekitar. Dengan ini, saya juga berharap sasaran tingkat kemiskinan sebesar 15,6% di 2021 bisa dicapai,” katanya.