SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Bantuan sosial, Pemkot belum siap menerapkan e-warung.
Solopos.com, SOLO–Sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai (e-Warung) belum siap diterapkan di Kota Solo. Pemkot Solo hingga kini masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) penerapan e-Warung.
Hal itu disampaikan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Rahmat Sutomo ketika berbincang dengan Solopos.com, Senin (1/8/2016). Rahmat mengaku belum menerima sosialisasi mengenai penerapan aplikasi e-Warung tersebut. Program e-Warung bisa dikonversi ke gula, minyak goreng, dan tepung terigu.
“Kami belum tahu e-Warung. Kami masih menunggu sosialisasi dan juklak maupun juknisnya,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, data rumah tangga miskin penerima program keluarga harapan (PKH) dan keluarga penerima beras rakyat miskin (raskin) perlu divalidasi sebelum aplikasi e-Warung diterapkan. Dengan harapan, tidak ada lagi warga miskin tercecer tidak masuk dalam penerima program sosial itu. Selama ini, terjadi perbedaan data warga miskin Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data Pemkot. Ada 25 parameter yang digunakan Pemkot untuk mendata warga miskin, di antaranya luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat mandi cuci kakus (MCK), sumber air minum, sumber penerangan rumah, jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari, frekuensi pembelian daging, berapa kali makan dalam sehari, tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas atau rumah sakit, sumber penghasilan rumah tangga, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, kepemilikan aset dan lain sebagainya.
“Parameter yang digunakan berbeda dengan BPS hanya menggunakan 14 parameter. BPS bahkan meng-update data tiga tahun sekali,” katanya.
Padahal, Rahmat mengatakan data warga miskin selalu berubah setiap saat. Sehingga untuk memiliki data valid, update data perlu dilakukan secara terus menerus. Rahmat menuturkan data penduduk miskin yang tidak tepat akan menjadikan program penanggulangan kemiskinan menjadi kurang tepat sasaran. Menurutnya, ada data penduduk yang tidak sesuai karena sudah pindah atau meninggal dunia, bahkan ada program yang salah sasaran. Guna mengurangi risiko salah sasaran dalam pelaksanaan program dan mendapatkan data yang valid, penetapan jumlah penduduk miskin di perlu selalu diupdate.
“Di Solo warga miskin yang tidak menerima jatah raskin, diberi Pemkot raskinda. Raskinda adalah program Pemkot menyalurkan bantuan beras untuk warga miskin yang belum menerima raskin dengan kualitas beras premium yang dibagikan,” katanya.