SOLOPOS.COM - Waduk Kedungombo (Ist/Pemprov Jateng)
Waduk Kedungombo, warga WKO di Boyolali mengancam mengeringkan waduk karena persoalan relokasi tak kunjung selesai.
Solopos.com, BOYOLALI–Warga yang tinggal di kawasan Waduk Kedung Ombo (WKO) mengancam akan menyegel waduk jika program relokasi warga tak dilanjutkan. Mereka mengaku akan kembali bercocok tanam di kawasan WKO lantaran tanah dan sawah mereka yang telah ditenggelamkan belum mendapatkan kompensasi.
Koordinator warga relokasi, Jaswadi, mengatakan saat ini ada 1.500-an keluarga yang belum direlokasi ke tempat yang layak. Bahkan, program relokasi di Dukuh Sendang Mulyo, Desa Kedungmulyo, Kemusu, mandeg. Akibatnya, 350-an keluarga yang direncanakan pindah ke lokasi tersebut, batal dilakukan.
“Jika relokasi ini tak kunjung dirampungkan, warga berhak meminta lahannya yang telanjur ditengelamkan di WKO. Dan kami akan menyegel waduk untuk kami keringkan,” ujar Jaswadi saat berbincang dengan Espos di Posko Relokasi Desa Kedungmulyo, Kemusu, Sabtu (30/7/2016).
Ancaman Jaswadi itu juga dilakukan dengan mengirimkan dokumen berisi dugaan penyimpangan program relokasi warga WKO sebanyak empat jilid kepada Presiden Jokowi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan penyimpangan itu di antaranya dilakukan oleh oknum pejabat, warga yang mengaku LSM, serta pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas proyek raksasa itu.
“Dokumen ini kami kirim ke Istana dan KPK secepatnya, paling lambat Selasa (2/8/2016), nanti. Tembusannya, ke Polri, Polda, Gubernur Jawa Tengah, Bupati, dan camat setempat.”
Warga WKO lainnya, Sukamto, mengatakan selama ini uang relokasi puluhan miliar menguap di tangan orang-orang tak bertanggung jawab. Tak sedikit penerima kompensasi relokasi, kata dia, menjualnya kembali kepada orang yang bersedia membelinya. Selanjutnya, mereka kembali menempati lahan sabuk hijau dan meminta lagi uang kompensasi.
“Uang negara dikorupsi. Padahal, uang itu adalah pinjaman dari Bank Dunia. Ini korupsi besar,” ujarnya.
Sukamto tak menampik banyak oknum yang bermain dalam program relokasi warga WKO. Padahal, sebagian besar warga WKO tak tahu sama sekali adanya kompensasi yang ditawarkan itu.
“Oknum-oknum mendata warga secara liar, lalu meminta persetujuan pejabat demi mencairkan uang. Kami sudah catat semua oknum itu dan akan kami laporkan ke KPK dan Presiden,” ujarnya.
Seperti diketahui, dari 17.000 keluarga korban pembangunan WKO pada 1987 silam, saat ini masih ada 1.500-an keluarga yang belum mendapatkan tempat relokasi. Mereka sebagian besar adalah warga Kemusu yang kini tinggal di lahan sabuk hijau WKO.