SOLOPOS.COM - Mantan anggota DPRD Solo, Hasan Mulachela, berdemo mendukung eksekusi mati bandar narkoba. (Akhmad Ludiyanto/JIBI/Solopos)
Hukuman mati, adanya surat dari Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie soal hukuman mati, membuat mantan anggota DPRD Solo menggelar demo tunggal di Solo.
Solopos.com, SOLO–Mantan anggota DPRD Solo, Hasan Mulachela menggelar demo tunggal di Jl Slamet Riyadi kawasan bundaran Gladak, Solo, Sabtu (30/7/2016). Aksi tersebut dilakukan menanggapi surat mantan presiden ke-3 RI, B.J. Habibie kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang penolakan hukuman mati terpidana kasus narkoba.
Tanpa pengeras suara, Hasan berorasi menyatakan dirinya sangat prihatin dengan sikap Habibia tersebut. “Saya mendengar Pak Babibie kirim surat kepada Jokowi. Saya prihatin karena hukuman mati sudah dilaksanakan yang ketiga kalinya. Setelah Eropa memprotes, PBB memprotes, lalu sekarang Pak Habibie mengirim surat itu,” ujarnya.
Hasan juga mempertanyakan ikhwal permohonan Habibie tersebut, karena hal itu tidak dilakukannya pada eksekusi tahap I dan II. “Ada ada di belakang itu? Orang sekaliber Pak Habibie bisa goyah ketika NKRI diotak-atik oleh negara asing, mestinya Pak Habibie merespons untuk menegakkan kedaulatan NKRI,” ujar Hasan yang dalam aksinya itu membawa poster bertuliskan “Dukung Pak Jokowi. Terapkan Hukuman Mati!!!”.
Sementara itu, dia menyatakan dukungannya atas ketegasan Jokowi dalam penegakan hukum untuk kasus narkoba ini. Apalagi, hukuman serupa juga sudah dilakukan sebelumnya. “Kami yakin Pak Jokowi akan tetap teguh melaksanakan undang-undang. Kita sebagai bangsa memiliki kedaulatan penuh, tidak dapat diintervensi oleh asing. Dan Pak Jokowi sudah membuktikan saat hukuman mati pertama dan kedua. Beberapa negara asing protes keras, tapi belau tetap teguh,” imbuh Hasan yang mengenakan baju putih dan peci putih.
Dalam aksi yang hanya berlangsung sekitar 10 menit itu Hasan mengakhirinya dengan harapan Jokowi tidak terpengaruh dengan permohonan Habibie tersebut.
Sementara itu, meskipun berlangsung singkat, namun dua polisi lalu lintas tampak mengamankan jalannya aksi di yang tak mengganggu arus lalu lintas tersebut.
Sebelumnya, Hasan juga pernah melakukan aksi serupa 2014 silam di lokasi yang sama. Aksi unjuk rasa tersebut ia lakukan guna mengkritik usulan beberapa anggota DPR yang mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh anggota DPRD.