SOLOPOS.COM - Kantor Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar (karangayarkab.go.id)
Wisata Karanganyar, PHRI mendesak pemerintah menyetop pembangunan hotel berbintang di Tawangmangu.
Solopos.com, KARANGANYAR–Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Kabupaten Karanganyar meminta pembangunan hotel-hotel baru berbintang di Tawangmangu, disetop.
Alasannya, jumlah hotel, vila, dan penginapan di Tawangmangu dinilai sudah terlalu banyak. Pernyataan itu disampaikan Penasihat PHRI Karanganyar, Karwadi, Kamis (28/7/2016).
“Pemerintah jangan lagi memberi izin kepada hotel-hotel besar atau berbintang di Tawangmangu. Jumlah pemilik hotel, vila, dan penginapan di Tawangmangu sudah 200-an orang,” kata dia.
“Pemerintah jangan lagi memberi izin kepada hotel-hotel besar atau berbintang di Tawangmangu. Jumlah pemilik hotel, vila, dan penginapan di Tawangmangu sudah 200-an orang,” kata dia.
Karwadi menjelaskan hotel, vila, dan penginapan tersebut terpusat di Kelurahan Tawangmangu dan Blumbang. Keberadaan hotel-hotel berbintang membuat okupansi penginapan susut.
“Dengan keberadaan hotel berbintang saat ini saja sudah terlihat penurunan tingkat hunian penginapan, atau hotel kelas melati milik warga. Libur Lebaran ini okupansi hanya 50 persen,” ujar dia.
Dari jumlah itu, baru 150 hotel, vila, dan penginapan, yang sudah menjadi anggota PHRI Karanganyar. Pemkab diminta mempermudah proses pengurusan izin penginapan oleh warga. “Pemkab kami harapkan membantu masyarakat kecil yang hanya mendirikan penginapan dengan empat atau lima kamar. Proses pengurusan izinnya kami minta dipermudah,” tambah dia.
Disinggung upaya mencegah tindak asusila di hotel-hotel kelas melati, menurut Karwadi, sudah kerap disosialisasikan. Pasangan yang akan menginap di hotel harus menunjukkan kartu nikah.
“Tapi kami tidak bisa memantau satu per satu. Paling sebatas seruan saja. Diharapkan pasangan yang menginap adalah suami-istri, ditunjukkan dengan KTP atau kartu nikah,” tutur dia.
Karwadi mendesak Pemkab intensif mengembangkan kawasan wisata di lereng Gunung Lawu, utamanya Tawangmagu. Komunikasi dengan pemilikn modal mutlak dilakukan Pemkab.
Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, saat dihubungi Solopos.com melalui ponsel, Kamis, menyatakan kesiapannya mendiskusikan masalah itu dengan pengurus PHRI. “Kita kaji bareng-bareng. Kalau kondisinya memang semacam itu, silahkan PHRI mengajukan permintaan ke pemkab untuk didiskusikan bersama, kita duduk bareng-bareng,” tutur dia.
Samsi mengatakan Pemkab tidak ingin usaha penginapan warga di Tawangmangu mati. Tapi menurut dia keberadaan hotel-hotel berbintang tetap diperlukan untuk event tertentu. “hotel-hotel kecil kita hormati supaya bisa hidup lebih baik, tapi hotel berbintang diperlukan untuk event-event tertentu. Kalau dianggap sudah cukup, ya nanti kita kaji,” kata dia.