SOLOPOS.COM - Anak-anak SD Bantul Timur berfoto, Rabu (31/5/2016). Sekolah menekankan pendidikan olahraga sejak usia dini. (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Pendidikan Bantul akan membutuhkan anggaran besar
Harianjogja.com, BANTUL- Anggaran pendidikan untuk SD dan SMP di Bantul mulai tahun depan bakal membengkak, menyusul lepasnya bantuan keuangan dari Pemerintah DIY. Tahun depan SD dan SMP butuh anggaran hingga Rp81 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Bantul Totok Sudarto mengatakan, mulai 2017 Pemerintah DIY tidak lagi mengucurkan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tingkat provinsi ke kabupaten Bantul.
Undang-undang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah DIY, agar hanya mengurus bidang SMA dan SMK, sedangkan Pemkab menangani SD dan SMP.
Undang-undang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah DIY, agar hanya mengurus bidang SMA dan SMK, sedangkan Pemkab menangani SD dan SMP.
Padahal selama ini, Pemerintah DIY ikut mengucurkan Bosda untuk SD dan SMP di kabupaten. Dana Bosda untuk SD dari DIY senilai Rp80.000 per anak per tahun sedangkan SMP sebesar Rp100.000 per anak per tahun.
Mulai tahun depan, Pemkab Bantul harus menanggung anggaran Bosda yang tidak lagi dianggarkan oleh DIY tersebut agar kegiatan pendidikan tetap berjalan lancar.
“Ke depan kami harus menanggung biaya BOP juga Bosda DIY. Itu amanah Undang-undang Pemerintahan Daerah,” terang Totok Sudarto, Senin (11/7/2016).
Selain menghentikan anggaran Bosda untuk SD dan SMP, Pemerintah DIY mulai tahun depan juga menghentikan anggaran untuk insentif guru honorer yang mengajar di SD dan SMP. Insentif yang semula ditanggung DIY tersebut ke depan juga harus dicover Pemkab Bantul.
Apabila, anggaran Bosda dan insentif guru honorer tidak dicakup Pemkab Bantul, kebutuhan operasional belajar mengajar dipastikan bakal terganggu.
Dana Bosda selama ini tidak hanya digunakan untuk membiayai operasional belajar mengajar siswa namun juga menggaji guru dan pegawai honorer di sekolah.
Totok berharap Pemkab dan DPRD Bantul memahami kebutuhan biaya pendidikan untuk anak SD dan SMP tersebut sehingga sepakat menganggarkan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Sejatinya kata Totok, untuk APBD 2017, Dikdas mengusulkan anggaran pendidikan untuk SD dan SMP sebesar Rp81 miliar, termasuk anggaran untuk membayar insentif guru honorer. Pada usulan anggaran 2017, Dikdas juga mengusulkan penambahan Bosda untuk SD dan SMP.
Kepala Bidang SD Dikdas Bantul Slamet Pamudji mengatakan, Bosda untuk SD selama ini hanya sebesar Rp210.000 terdiri dari Bosda DIY (Rp80.000) dan Kabupaten Bantul (Rp130.000).
Ke depan diusulkan naik menjadi Rp295.000 per anak per tahun. Sedangkan untuk SMP semula Rp320.000 diusulkan naik menjadi Rp650.000. Dikdas juga mengusulkan kenaikan insentif untuk guru honorer.
“Usulan kenaikan itu agar biaya pendidikan mendekati standar. Standar biaya pendidikan untuk SD sesuai kajian Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] sebenarnya mencapai Rp1,4 juta per tahun, sedangkan SMP Rp2,3 juta. Kondisi saat ini masih jauh dari standar meski juga ada BOS Nasional, makanya kami usulkan ada kenaikan anggaran,” terang Selamet Pamudji.