Brexit Tak Kondusif, Flyover Pejagan Dibutuhkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Keberadaan pintu tol Brebes Timur dinilai tidak kondusif jika menghadapi kondisi lalu lintas yang tinggi karena adanya struktur jalan yang rumit hingga ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan dari desain jalan untuk pintu keluar tol Pejagan-Brebes di ruas Brebes Timur atau kini yang dikenal dengan Brebes Exit (Brexit) memiliki problema.

“Problemanya di struktur jaringan jalannya. Itu kalau kondisi normal tidak ada masalah. Tetapi dalam kondisi puncak seperti pada musim Lebaran ini memiliki persoalan baru karena orang dipaksa ingin langsung keluar ke Brebes dibandingkan di pintu keluar Pejagan,” tegasnya, Senin (11/7).

Alasan pemudik tidak memilih keluar di Pejagan disebabkan oleh perlintasan KA yang diprediksi akan menimbulkan kemacetan. Pemerintah yang mengetahui hal ini, membuat tiga skenario lalu lintas. Pemudik di arahkan melewati Ketanggungan- Jatibarang- Slawi, Ketanggungan-Prupuk-Slawi-Brebes dan Brebes Timur – Tegal.

Melihat skenario, dia mengungkapkan banyak pemudik memilih Brebes Timur daripada dua jalur yang justru memutar terlalu jauh.

“Sementara itu, kalau melalui exit toll Brebes keluar pun menghadapi ‘neraka kemacetan’. Kenapa karena persoalan terbesar di ruas tol jalan nasional ini itu ujungnya adalah di Kota Tegal.”

Berdasarkan analisanya, pemudik yang keluar di Brebes Timur harus menghadapi jalan nasional yang hanya dua jalur. Hingga diperparah di simpul jalan akhir yakni Kota Tegal.

Menurutnya, kota sudah cukup padat pergerakan lalu lintasnya karena ada pertemuan jalan nasionalnya, jalan dari Slawi dan jalan ke Semarang serta jalan balik ke Jakarta.

“Kalau melihat Brebes Exit ini. Ini bukan pintu tol utama. Kemarin jadi pintu tol utama karena janji pemerintah setelah diresmikan Presiden,” tegasnya.

Alhasil kondisi berat saat arus lalu lintas padat, ruas jalan ini tentu akan mengalami kemacetan parah.

Sebagai solusi, dia menyarankan pemerintah segera membangun flyover di pintu perlintasan sebidang KA di Pejagan sehingga arus kendaraan di kemudian hari bisa di buang ke Pejagan untuk melewati Pantai Utara.

“Namun, jalan Pantai Utara harus diamankan dari hambatan samping kiri dan kanan jalan sehingga kelancarannya lebih terjamin,” ujarnya.

Jika dibangun pintu tol tambahan di Brebes Timur, dia menilai pengusaha jalan tol akan merugi karena wilayah ini bukan kota utama, berbeda dengan Palimanan yang mengarah ke Cirebon.

“Kecuali pemerintah mempercepat pembangunan sampai Semarang. Tujuan utama secara struktur ruang ini pusat kegiatan di Semarang,” tambahnya.

Ada alternatif lain, pemerintah harus tegas mewajibkan pembayaran di pintu tol dengan sistem elektronik atau e-payment/ e-ticketing.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Masyrakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan tim mudik bentukan pemerintah harus berupaya mengembangkan sistem berbasis aplikasi untuk mengirimkan informasi berupa laporan arus kendaraan di simpang atau simpul rawan macet.

“Upaya ini akan mempermudah mengurai kepadatan di jalan tol dan jalan lainnya,” ungkapnya. Contohnya sebelum kemacetan di Pejagan, aplikasi ini dapat memberikan informasi kepada pemudik untuk menghindari ruas tertentu karena jumlah kendaraan sudah mulai tinggi misalnya.

Untuk tahun depan, dia memprediksi kemacetan akan berpindah dari Brebes Timur ke Pemalang, karena pembangunan tol sudah akan mencapai Pemalang.

“Begitu seterusnya jika sampai Semarang. Yang penting pemerintah tidak melulu promosi pakai tol. Promosi juga pakai kendaraan umum. Ada kereta, ada pakai bus, lalu moda transportasi laut. Tahun ini tidak ada [moda transportasi laut].”

Intinya, dia meminta pemerintah mendorong pemudik mengunakan kendaraan umum karena kemampuan dan kapasitas angkutnya masih besar dan bisa ditingkatkan.

Bagi pasar yang terletak di simpul jalan rawan kemacetan, dia meminta kesediaan pemerintah daerah untuk menertibkan dengan membangun pagar pembatas ataupun flyover di atasnya. “Atau dipindahkan ke lokasi yang agak ke dalam sehingga tidak menganggu.”

Untuk perlintasan KA sebidang, dia memiliki pendapat serupa dengan Yayat. Menurutnya, pemerintah harus berupaya membangun flyover.