Jogja
Senin, 4 Juli 2016 - 14:20 WIB

PPDB 2016 : Minim Siswa, Sekolah Berhemat

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi PPDB di Kota Jogja. (JIBI/Harian Jogja/ Gigih M. Hanafi)

PPDB 2016 di Kulonprogo, sekolah yang kekurangan siswa pilih berhemat

Harianjogja.com, KULONPROGO-Sejumlah sekolah di Kulonprogo tidak mampu memenuhi kuota siswa yang disediakan. Hal ini dianggap rutin terjadi di beberapa sekolah meski diakui menggangu operasional sekolah.

Advertisement

Saliman, Kepala Sekolah SD Kulwaru Kulon yang terletak di Kulwaru, Wates mengatakan bahwa kuota 28 siswa yang ditargetkan oleh pihaknya tidak terpenuhi dalam PPDB yang dibuka beberapa waktu lalu.

“Siswa yang mendaftar hanya 9 dari kuota 28,”ujarnya kepada Harianjogja.com, Minggu (3/7/2016).

Meski demikian, menurutnya hal ini sudah rutin terjadi setiap tahunnya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa siswa sekolah yang dipimpinnya ini rata-rata hanya menerima belasan siswa sejak 7 tahun terakhir. Jarak antar sekolah pun sebenarnya sudah cukup jauh sehingga tidak akan menggangu satu sama lain.

Advertisement

Ia menjelaskan bahwa SD Kulwaru Kulon biasanya hanya menerima siswa dari lingkungan sekitar. Karena itu, jumlah siswa tahun ini cenderung lebih sedikit karena TK yang biasanya ‘menyetorkan’ siswa untuk SD tersebut juga minim siswa.

SD Kulwaru Kulon sendiri merupakan sekolah hasil regrouping sebelumnya antara SDN Serang Rejo dan SDN Kulwaru 2 pada tahun 2002 lalu.

Selain itu, ia menilai bahwa kini kebanyakan orang tua murid lebih suka membawa anaknya sekolah di daerah perkotaan Wates. Hal ini dikarenakan orang tua si anak bekerja di Wates sehingga akan lebih mudah jika sekolah si anak berdekatan dengan tempat bekerjanya.

Advertisement

Minimnya jumlah siswa juga diakuinya berpengaruh terhadap biaya operasional sekolah yang terbatas. Pasalnya, dengan semakin sedikitnya siswa yang bersekolah maka semakin sedikit pula BOS yang diterima oleh sekolah yang bersangkutan.

Namun, Saliman mengaku sudah terbiasa dengan kondisi tersebut dan sudah belajar menyesuaikannya.

“Bantuan yang ada ya dicukup-cukupkan untuk standar pelayanan minimal,” ujarnya.

Ia menguraikan bahwa memang untuk biaya perbaikan sarana prasana pendidikan memang harus ditekan sebaik-baiknya. Adapun, biaya BOS yang minim juga berpengaruh akan minimnya honor yang diterima oleh Guru Tidak Tetap (GTT) sekolah tersebut. Saliman menjelaskan bahwa kini GTT di sekolahnya memiliki gaji yang terbatas dan jauh dari UMR.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif