SOLOPOS.COM - Overpass Tol Solo-Kertosono (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)
Tol Solo Kertosono diproyeksikan rampung pada akhir tahun ini.
Solopos.com, SRAGEN—Menteri Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan fisik jalan tol Solo-Sragen akan jadi 100% dan bisa dibuka pada Desember 2016. Sementara jalan tol Sragen-Ngawi dipastikan selesai pada pertengahan 2017 mendatang.
Hal itu dikemukakan Basuki saat ditemui wartawan setelah menyusuri jalan tol Solo-Sragen dari kawasan Klodran hingga Pungkruk, Kamis (30/6/2016).
Basuki juga yakin pada akhir 2016, jalan tol Solo-Sragen bisa dibuka untuk umum. ”Itu sesuai jadwal. Jalan tol Solo-Sragen harus sudah beroperasi pada Desember 2016. Khusus jalan tol Sragen-Ngawi akan jadi Juni 2017,” jelas Basuki.
Berdasar hasil pemeriksaan kondisi fisik jalan tol Solo-Sragen, Basuki menilai masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan. Selain kondisi jalan yang belum rata, Basuki juga banyak menemukan jembatan penyeberangan baik itu berupa underpass atau overpass yang belum selesai sepenuhnya.
”Banyak jalan yang belum berdinding. Kami memang tidak merekomendasikan pemudik melewati tol [Solo-Sragen] pada malam hari. Pinggiran beton rata-rata masih berupa tanah sehingga akan membahayakan kalau dilintasi pada malam hari,” kata Basuki.
Pembangunan jalan tol Sragen-Ngawi masih menyisakan persoalan dengan masyarakat sekitar. Mereka sudah menyampaikan aspirasi kepada Dinas Pekerjaan Umum, PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) serta PT Waskita.
Masing-masing warga di tiap daerah memiliki persoalan dan aspirasi yang berbeda-beda. Sebagian warga lebih menginginkan pembangunan underpass daripada overpass. Sebagian warga meminta disediakan jembatan penyeberangan atau saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Sebagian warga juga menginginkan underpass yang sudah dibangun diperlebar dan ditambah ketinggiannya.
”Apa yang menjadi keinginan warga di tiap daerah sudah kami data. Kami juga sudah menyampaikan keinginan warga itu kepada BPJT [Badan Pengatur Jalan Tol], namun sampai sekarang belum ada jawaban dari BPJT,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen Zubaidi saat ditemui di lokasi.
Sementara itu, upaya pembebasan 17 bidang tanah kas desa 1,9 hektare masih terus berlangsung. Belum adanya rekomendasi dari gubernur membuat proses pembebasan tanah kas desa itu terhambat.
Sebagian besar tanah kas desa itu juga belum memiliki tanah pengganti. Dua bidang tanah wakaf yang kini masih dalam wujud masjid di Kebonromo dan Masaran juga urung dibebaskan karena belum ada izin dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama.