SOLOPOS.COM - Ilustrasi ampul-ampul berisi vaksin (JIBI/Solopos/Reuters)
Pabrik vaksin palsu, DPRD Solo meminta Pemkot waspada peredaran vaksin palsu.
Solopos.com, SOLO–Komisi IV DPRD Solo meminta Pemkot meningkatkan kewaspadaan terhadap peluang peredaran vaksin palsu. Hal itu setelah Polri merilis Jawa Tengah (Jateng) sebagai salah satu provinsi yang sudah dirambah vaksin abal-abal tersebut.
Anggota Komisi IV, Reny Widyawati, mendorong Pemkot proaktif mengecek fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit dan klinik untuk mengantisipasi peredaran vaksin palsu. Menurut Reny, Pemkot tidak dapat berpangku tangan meski telah memastikan distribusi vaksin selama ini telah dikunci Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo. Kemarin, DKK menjamin Solo bebas dari peredaran vaksin palsu.
“DKK tetap perlu turun ke lapangan, minta pihak faskes melaporkan jika ada temuan vaksin yang janggal. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga penting. Apalagi peredaran vaksin tersebut sudah masuk Jateng dan Jogja,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Selasa (28/6/2016).
Reny mengatakan berita vaksin palsu kini menjadi perbincangan hangat di kalangan ibu-ibu posyandu. Menurut Reny, sebagian orang tua khawatir vaksin yang diberikan palsu sehingga berdampak pada kesehatan anak. Merujuk informasi kepolisian, vaksin palsu sudah beredar sejak 2003.
“Jangan sampai Solo yang kelihatannya adem ayem ditemukan kasus vaksin palsu,” tutur politikus Partai Demokrat tersebut.
Komisi IV meminta Pemkot intens menyosialisasikan perbedaan vaksin asli dan vaksin palsu lewat pertemuan warga. Reny menilai langkah itu diperlukan agar para orang tua tak takut memvaksinkan anaknya.
“Apalagi pemerintah sudah punya program besar bernama pekan imunisasi nasional (PIN). Jangan sampai ke depan masyarakat malah takut diimunisasi.”
Anggota Komisi IV, Slamet Widodo, mengatakan kasus vaksin palsu sudah menjadi isu nasional. Dia meminta Pemkot tak mengabaikan potensi peredaran vaksin palsu di Solo. Selain Jateng, vaksin palsu merambah lima provinsi lain yakni Daerah Istimewa Jogja, Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sumatra Utara.
“Kami mendorong koordinasi segala lini untuk mengecek jika ada indikasi peredaran vaksin palsu,” tutur legislator PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.