SOLOPOS.COM - Seno Samodro (JIBI/Solopos/Dok)
Bupati Boyolali meminta dua kades di Kecamatan Selo tak lepas tanggung jawab terkait penambangan liar.
Solopos.com, BOYOLALI—Bupati Boyolali Seno Samodro meminta dua kepala desa yakni Kades Klakah, Haryono dan Kades Tlogolele, Kecamatan Selo, Widodo, tidak melepaskan tanggung jawab mereka sebagai kades.
Permasalahan yang muncul di dua desa tersebut kaitannya dengan maraknya penambangan liar, bukan untuk ditinggalkan tetapi untuk dihadapi dan diselesaikan.
Hal ini disampaikan Seno, Jumat (24/6/2016), menyikapi surat permohonan pengunduran diri Haryono dan Widodo sebagai kepala desa. Dia menyarankan kepada Haryono dan Widodo untuk mempertimbangkan kembali wacana pengunduran diri mereka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali juga belum bisa langsung memproses surat permohonan yang diajukan. “Kalau diproses nanti harus ada pemilihan kepala desa [pilkades] lagi. Padahal pilkades itu prosesnya panjang. Ya kami lihat dulu perkembangannya, satu dua pekan, mungkin setelah Lebaran kami baru ambil sikap,” kata Seno.
Persoalan penambangan liar di wilayah Klakah dan Tlogolele, kata Seno, adalah permasalahan yang harus dihadapi mereka sebagai kepala desa.
“Mundur itu kan sama saja mereka ndak mau ngadepi. Itu namanya lari dari tanggung jawab. Mestinya yang mereka pikirkan adalah bagaimana menyikapi masalah itu. Sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa tekat mereka sudah bulat, jadi kades kan untuk mengatasi persoalan yang ada,” papar Seno.
Seno sudah mengklarifikasi seluruh pemangku kepentingan di dua desa tersebut, termasuk kades, badan permusyawaratan desa (BPD), bahkan Camat Selo, Wurlaksono. Seno menilai dua kades itu tidak pernah membayangkan bakal terjadi masalah seberat itu (penambangan liar).
“Tapi kami sebagai pemerintah ya ndak bisa donk, sedikit-sedikit diproses. Ya akan kami coba bina dulu. Dibicarakan dulu baik-baik.”
Permohonan pengunduran diri dua kades dengan alasan masalah penambangan liar memperlihatkan dua kades itu belum memahami tugas dan tanggung jawab. Masalah tidak akan selesai hanya dengan mundur dari kades.
“Sing jenenge diwenehi PR kok di tinggal, ya PR –e genah ora rampung. Yang jelas, sesulit apapun permasalahannya, Bupati tidak akan tinggal diam mereka adalah kepanjangan tangan bupati. Jadi, saya juga tidak akan terburu-buru menyampaikan keputusan.”
Seperti diketahui, Haryono dan Widodo bersama-sama mengajukan pengunduran diri kepada bupati melalui Kabag Pemerintahan Desa, Arief Wardianta. Mereka mundur karena merasa tidak mampu mengatasi konflik yang belakangan muncul akibat penambangan liar di wilayah Kali Apu.