SOLOPOS.COM - Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. (JIBI/Solopos/Antara/Puspa Perwitasari)
Kapolri baru segera dijabat Tito Karnavian yang lolos fit and proper test. Dia ditanya soal kasus Labora Sitorus hingga isu HAM.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan komisinya secara mufakat dan aklamasi menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri. Hal itu diputuskan setelah masing-masing fraksi memberikan pandangan dan persetujuannya terhadap proses fit and proper test Tito Karnavian.
“Meminta tidak saja persetujuan pengangkatan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri namun juga pemberhentian secara hormat Jenderal Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri,” kata Bambang di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Setelah itu, semua fraksi menyatakan persetujuannya Tito diangkat sebagai Kapolri. Bambang mengatakan, hasil rapat internal Komisi III DPR itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa (28/6/2016) untuk diambil keputusan tingkat II.
Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, memberikan persetujuan. Namun dia berharap kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme menjadi perhatian serius Kapolri yang baru. Selain itu dia meminta Tito memperhatikan hubungan antar lembaga dan koordinasi penegak hukum serta DPR sehingga target program-program direncanakannya bisa tercapai.
“Ketiga, birokrasi di Polri harus segera ditingkatkan [kualitasnya] dibandingkan yang lalu,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, meminta Polri di bawah kepemimpinan Tito lebih sungguh-sungguh dalam penegakan hukum, khususnya terkait terorisme dan narkoba. Dia juga meminta reformasi kultural di internal Polri harus dilakukan sehingga institusi itu tangguh, bersih, dan berjalan harmonis.
“Lalu di 2019 ada pesta demokrasi sehingga perlu pengamanan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Dalam fit and proper test, Tito berjanji menggalakkan pencegahan serta penanganan kejahatan dan radikalisme serta terorisme. “Dialog kita perketat. Deteksi dan pemetaan dini akan kami teruskan. Deradikalisasi juga dilanjutkan,” ujar Tito.
Tidak hanya menggalakkan pencegahan radikalisme, Tito juga berjanji akan mengedepankan HAM selama kepemimpinannya. “Mewujudkan pemberdayaan kualitas SDM Polri yang profesional dan kompeten yang menjunjung etika dan hak azazi manusia. Mewujudkan penegakkan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi Hak Asai Manusia dan anti korupsi, korupsi, dan nepotisme.”
Tito juga menjawab terkait isu miring soal penanganan kasus Labora Sitorus selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Papua. Dia membantah menerima upeti dari Labora yang diberikan oleh kapolres setempat. Dia juga mengungkap bahwa upeti itu tidak pernah sampai kepadanya dan mengungkapkan penanganan kasus Labora di bawah kepemimpinannya.
Selain itu, Tito berjanji akan meningkatkan kualitas layanan masyarakat, khususnya dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta perpanjangan SIM, yang akan dilakukan secara online.