SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Ijazah (JIBI/Harian Jogja/Antara )
Penahanan ijazah kembali ditemukan di DIY
Harianjogja.com, JOGJA — Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) menjumpai sejumlah sekolah yang melakukan pelanggaran dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2016/2017 jenjang Sekolah Dasar (SD) dan masih adanya kasus ijazah berbayar.
Ketua ORI DIY Budhi Masturi menuturkan, hingga Rabu (22/6/2016), ORI DIY telah menerima total lima laporan dan informasi masyarakat terkait penyelenggaraan PPDB TA 2016-2017. Salah satu laporan yang muncul yakni mengenai dugaan pelanggaran prosedur penerimaan siswa di SD Model dan SD Percobaan Pakem, Sleman.
Dua sekolah swasta ini dalam proses PPDB menggelar tes seleksi bagi calon siswa, padahal diketahui PPDB 2016/2017 bagi usia SD hanya menggunakan indikator usia siswa, selain itu ORI menyebut pengumuman sekolah tersebut tidak dilakukan secara transparan. Untuk mendalami dan membahas temuan permasalahan tersebut, ORI DIY akan langsung menemui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sleman pada Kamis (23/6/2016).
“Sekolah beralasan bahwa tes seleksi masuk dilakukan sebagai bentuk assesment calon siswa. Tapi penentuan diterima tidaknya seorang calon siswa masuk SD itu umur, semakin tua umurnya semakin masuk prioritas untuk diterima, bukan hasil tes,” kata Budhi.
Kasus lainnya yang dijumpai, salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jogja. Sekolah tersebut diketahui meminta uang sebesar Rp300.000 kepada siswa yang akan mengambil ijazah kelulusan mereka. Meski demikian untuk kasus ijazah berbayar ini, ORI DIY masih akan meminta klarifikasi lebih lanjut kepada sekolah. ORI sedianya akan terus menerapkan kajian investigasi untuk menyikapi kasus-kasus ini.